PUBLIKKALTIM.COM – Komisi III DPRD Samarinda akan melakukan evaluasi terhadap realisasi APBD 2022 menjelang akhir tahun anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno mengatakan evaluasinya ini dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi III DPRD Samarinda.
Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
“Kita akan undang Dinas PUPR untuk diminta penjelasan sejauh mana proses dari realisasi dari anggaran di APBD tahun 2022 ini,” ujar Jasno.
Lebih lanjut, Jasno menjelaskan bahwa realisasi anggaran terhambat karena lelang baru dimulai di awal tahun terutama terhadap dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi.
“Yang jadi masalah inikan Bankeu, yang rata-rata kemarin itu di bulan juli pertengahan tahun baru mulai lelang,” ungkapnya.
Sehingga ia menilai hal itu menghambat proses realisasi anggaran.
“Nah, nanti kita lihat realisasi antara progres fisik dan progres keuangannya nanti kita minta kejelasannya,” jelasnya.
Selain akan mendengarkan penjelasan dari OPD terkait, Komisi III juga akan meninjau pelaksanaan fisik secara langsung.
“Tentunya kita akan melihat progres yang ada di lapangan, sejauh mana progres yang disampaikan baik secara fisik maupun keuangan,” pungkasnya. (*)
