PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda mengungkap keprihatinannya terkait lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh warga sipil.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra merespon insiden penembakan terhadap pria berinisial DIP (34) di Tempat Hiburan Malam (THM) Samarinda, beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, kemudahan dalam memperoleh izin senjata dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat.
“Setiap orang begitu mudah mendapatkan izin penguasaan senjata api. Dengan kejadian ini, Samarinda terasa mencekam dan membuat masyarakat takut. Ini sebenarnya berbahaya,” ujar Samri.
Ia mendorong agar regulasi kepemilikan senjata api diperketat dan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar memiliki risiko tinggi dalam pekerjaannya, seperti pejabat atau pengusaha dengan ancaman nyata.
“Kita tidak boleh sembarangan memberikan izin kepemilikan senjata api. Ini terlalu rawan. Hanya dalam jarak beberapa meter, seseorang bisa kehilangan nyawa,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan senjata api.
Ia menilai, tanpa pembenahan serius, potensi terulangnya tragedi serupa akan selalu mengintai.
Shamri juga menegaskan pentingnya tes psikologis sebagai syarat utama penerbitan izin.
Ia mencontohkan prosedur ketat yang diterapkan di lingkungan militer dan kepolisian, yang bahkan tidak semua anggotanya diperbolehkan membawa senjata.
“Kalau aparat saja disaring ketat, masa sipil tidak? Ini harus benar-benar dievaluasi. Kalau perlu, tak perlu ada izin lagi bagi sipil untuk miliki senjata api,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan urgensi senjata api di tangan masyarakat sipil.
“Kalau tujuannya untuk jaga-jaga, pertanyaannya: kalau kita tidak punya musuh, ngapain simpan senjata?” pungkasnya. (adv)
