Musrenbang RPJMD 2025–2029, Andi Harun Tekankan Perlunya Kesinambungan Rencana Provinsi dan Kota

oleh -
oleh
Suasana Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029/Foto: Ist

PUBLIKKALTIM.COM – Senin (5/5/2025), Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Kegiatan itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada Samarinda.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun menekankan pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan perlunya kesinambungan antara rencana besar provinsi dan kemampuan implementasi di tingkat kota.

“Sinergi dan kolaborasi itu indah didengar, tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertemuan teknokratik, hanya akan jadi jargon belaka,” ujarnya, Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan, fokus RPJMD yang diarahkan Gubernur Kaltim pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk dorongan untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai penggerak ekonomi hijau dan biru berbasis sektor non-komoditas seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.

Namun, ia juga memberikan masukan soal efisiensi anggaran, misalnya ia mengakui target efisiensi 70 persen yang dicanangkan gubernur.

“Kalau dipaksakan di tingkat kota, bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Karena berkurangnya perputaran uang di masyarakat bisa memperparah inflasi,” jelasnya.

Salah satu tantangan nyata menurutnya adalah soal status jalan yang sering memicu polemik di masyarakat.

BERITA LAINNYA :  Usai Berkunjung ke BPK RI Perwakilan Kaltim, Andi Harun Minta OPD yang Punya Tunggakan LHPBK Segera Selesaikan

“Banyak jalan rusak di Samarinda itu statusnya jalan provinsi atau jalan negara kita enggak bisa masuk tanpa izin. Jadi publik harus tahu, kami bukan diam, tapi terbatas oleh regulasi,” tuturnya.

Ia juga menyinggung kebutuhan pengendalian banjir yang masih membutuhkan anggaran besar dan kerja sama semua pihak.

“Misalnya pembangunan turap di Sungai Karang Mumus itu masih butuh dana sekitar 900 miliar. Kalau hanya andalkan kota, tidak mungkin tapi kan ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia pun menyarankan agar usai Musrenbang, segera ada pertemuan teknis antara Sekda, Bappeda, dan tim anggaran provinsi serta kabupaten/kota.

“Baru sinergi bisa jalan jangan berhenti di forum-forum seremonial,”pungkasnya. (adv)