PUBLIKKALTIM.COM – Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih terus berlanjut di sejumlah daerah.
Diantaranya dilakukan PA 212 di Jakarta.
Menanggapi hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika PA 212 melakukan demo berjilid-jilid.
Ia mengingatkan yang penting aksi yang dilakukan damai dan tidak melanggar hukum.
“Kalau dia berjilid-jilid damai enggak apa-apa, yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, pasti kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan humanis,” ujar Fadil di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (23/9).
Fadil mengatakan aksi demonstrasi dari PA 212 Cs hari ini berjalan dengan aman.
Meski demikian, Fadil menyinggung soal mobilitas warga yang terganggu karena adanya penutupan jalan.
“Kasihan aja saya melihat orang-orang yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu harus terganggu karena ada penutupan jalan seperti ini,” ucapnya.
Diketahui, aksi hari ini dilakukan oleh PA 212 dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat (GNPR).
Aksi ini merupakan yang kedua kalinya digelar oleh PA 212 Cs setelah aksi pertama pada Senin (12/9) lalu.
Massa membawa tiga tuntutan yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga dan tegakan supremasi hukum. Mereka memulai aksi sekitar pukul 13.30 WIB dan selesai sekitar pukul 18.40 WIB.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengusulkan Silang Monas Barat Daya dijadikan lokasi khusus untuk menggelar demonstrasi.
Selama ini, aksi biasanya dilakukan di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
“Silang Monas Barat Daya di belakang Pos Polisi ini, tinggal kita lihat jumlah massanya berapa, kalau lebih banyak kita akan lebih dalam lagi ke dalam. Nanti kan barriernya kan dia bisa kita pindahkan,” kata Fadil di Patung Kuda, Jumat (23/9) malam.
Ia mengatakan aksi di Silang Monas Barat Daya akan lebih efektif dan efisien dari sisi penerjunan personel serta tidak mengganggu arus lalu lintas.
“Mindset-nya adalah menyampaikan pendapat, nanti kementerian atau satuan kerja yang dituju kita hubungi, misalnya kayak mau ke MK, nanti akan kami panggil datang ke sini,” katanya.
“Di sini ada pos pol, ada ruangan kita siapkan. Kalau yang dituju misalnya istana, nanti KSP sesuai dengan kedeputian yang dimaksud kita akan panggil ke sini,” imbuhnya.
Fadil mengatakan usul itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia menyebut akan kembali berkomunikasi dengan Pj Gubernur DKI terkait lokasi demo itu.
Ia berharap usul itu menjadi kenyataan. Menurutnya, menyampaikan pendapat adalah hak, namun ada kenyamanan warga lain yang harus diperhatikan.
“Mungkin sekarang Pak Anies kan sekarang tinggal satu bulan lagi, mungkin dengan Plt gubernur berikutnya kita akan diskusikan lebih intens, nanti dengan civil society, adek-adek mahasiswa dengan teman-teman buruh, dengan ormas saya juga akan undang,” pungkasnya.
