PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya untuk memperkuat transformasi tata kelola aparatur sipil negara (ASN) melalui pemanfaatan data talenta serta percepatan reformasi birokrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025).
Rakornas yang dihadiri kepala daerah dan kepala BKD seluruh Indonesia itu mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, menekankan pentingnya konsolidasi nasional dalam penguatan manajemen ASN berbasis data dan pengembangan talenta yang lebih terarah.
Saefuddin Zuhri hadir bersama Kepala BKPDSM Samarinda, Fiona Citrayani, yang turut mewakili Pemkot dalam forum strategis tersebut.
BKN Tekankan Pentingnya Data Talenta ASN
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutan pembukaan, menegaskan bahwa Rakornas tahun ini menjadi titik penting bagi seluruh pemerintah daerah.
Ia menilai pengelolaan ASN tak lagi bisa berjalan dengan pola lama yang minim data ataupun tanpa perencanaan talenta.
“Rakornas 2025 adalah momentum konsolidasi nasional. Kita memastikan manajemen ASN berjalan berbasis data, lincah, dan responsif terhadap berbagai tantangan pelayanan publik, mulai dari pangan, layanan sosial, hingga transformasi digital,” ujar Zudan.
Ia menekankan bahwa percepatan mobilitas talenta menjadi kunci untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika layanan publik yang terus berubah.
Menanggapi arahan tersebut, Saefuddin Zuhri, menyampaikan dukungan penuh.
Ia menilai arah kebijakan BKN sejalan dengan upaya Samarinda memperkuat kualitas birokrasi di tingkat daerah.
“Pemkot Samarinda mendukung penuh gagasan BKN bahwa manajemen ASN ke depan harus berbasis data, lincah, adaptif, serta responsif terhadap tantangan sektor publik,” kata Saefuddin.
Ia menambahkan bahwa transformasi birokrasi tidak mungkin berjalan tanpa kolaborasi lintas sektor.
“Konsolidasi lintas sektor dan lintas daerah menjadi kunci untuk mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Saefuddin menilai bahwa Samarinda, sebagai kota besar yang tengah mendorong percepatan pembangunan, memerlukan SDM aparatur yang mampu beradaptasi dengan cepat, terutama dalam bidang layanan digital dan penanganan isu-isu perkotaan yang kompleks.
Empat Fokus Komitmen Samarinda
Sementara itu, Kepala BKPDSM Samarinda, Fiona Citrayani, memaparkan sejumlah fokus penguatan manajemen ASN yang akan terus didorong Pemkot Samarinda.
Menurutnya, Rakornas memberikan ruang penting untuk memperkuat kolaborasi sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Fiona menyebut ada empat komitmen utama Pemkot Samarinda:
1. Memperkuat transformasi manajemen ASN melalui pemanfaatan data talenta yang lebih akurat dan terintegrasi.
2. Mendorong mobilitas talenta ASN yang adaptif, memastikan setiap SDM ditempatkan sesuai kebutuhan prioritas daerah.
3. Mempercepat implementasi reformasi birokrasi berdampak, terutama di sektor layanan publik, layanan sosial, ketahanan pangan, dan transformasi digital.
4. Menguatkan kolaborasi Pemkot dengan pemerintah pusat dan daerah lain, guna mendukung pencapaian Asta Cita.
Menurut Fiona, seluruh ASN Samarinda harus melihat Rakornas ini sebagai pemicu untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme.
“Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi momentum bagi ASN di Kota Samarinda untuk meningkatkan integritas, kompetensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Fiona menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan strategi pengembangan SDM aparatur yang lebih terstruktur dan berbasis evaluasi kinerja.
Dorong Birokrasi Modern dan Berdampak
Di akhir penyampaiannya, Fiona memastikan bahwa Pemkot Samarinda siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan ASN.
“Pemerintah Kota Samarinda siap bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, modern, dan berdampak bagi warga kota,” tuturnya.
Rakornas Kepegawaian 2025 dijadwalkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi panduan bagi daerah dalam penataan ASN di tahun mendatang, termasuk penguatan sistem informasi kepegawaian, pemanfaatan data terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur di berbagai sektor dasar. (*)
