PUBLIKKALTIM.COM – Seiring mencuatnya perselisihan diplomatik terbaru antara Tokyo dan Beijing, Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan keamanan kepada seluruh warganya yang berada di China untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari kerumunan.
Ketegangan ini dipicu oleh komentar Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengenai kemungkinan respons Jepang jika terjadi konflik bersenjata antara China dan Taiwan.
Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs web Kedutaan Besar Jepang di China pada Selasa (18/11/2025), pemerintah mengimbau warganya agar lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
“Perhatikan lingkungan sekitar Anda dan sebisa mungkin hindari alun-alun tempat berkumpulnya banyak orang atau tempat-tempat yang kemungkinan besar digunakan oleh banyak orang Jepang,” tulis pernyataan tersebut.
Menurut Minoru Kihara, juru bicara pemerintah Jepang, peringatan tersebut dikeluarkan berdasarkan “penilaian komprehensif terhadap situasi politik, termasuk kondisi keamanan di negara atau kawasan terkait, serta dinamika sosial yang tengah berlangsung.”
Pihak Tokyo menilai situasi saat ini cukup sensitif dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga negara Jepang di China.
Akar perselisihan ini bermula dari pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada 7 November lalu.
Dalam komentarnya, Takaichi menyebutkan bahwa Jepang mungkin harus mengambil langkah tertentu jika konflik antara China dan Taiwan meletus.
Pernyataan tersebut secara luas ditafsirkan sebagai sinyal bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu keterlibatan militer Jepang.
Taiwan, yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya, hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari pulau terdekat Jepang, sehingga setiap eskalasi yang melibatkan Taiwan dipandang Tokyo sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional.
Beijing bereaksi keras.
Pada Jumat (14/11), pemerintah China memanggil duta besar Jepang untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Takaichi.
Langkah itu kemudian dibalas Tokyo dengan tindakan serupa, setelah sebuah unggahan daring yang dianggap “tidak pantas” oleh pemerintah Jepang muncul di platform China sebelum akhirnya dihapus.
Memanasnya hubungan kedua negara tidak hanya berhenti pada saling panggil diplomatik.
Pemerintah China juga mengeluarkan imbauan kepada warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui akun resmi Kedutaan Besar China di Jepang di platform WeChat, Beijing meminta warga negara China berhati-hati terhadap “situasi yang tidak menentu.”
“Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar serta Konsulat China di Jepang dengan sungguh-sungguh mengingatkan warga negara China untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Imbauan timbal balik dari kedua negara ini menandai memburuknya hubungan diplomatik Jepang–China, yang sering kali diuji oleh isu Taiwan, sengketa wilayah di Laut China Timur, dan dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik.
China terus menegaskan klaimnya terhadap Taiwan dan menyatakan tidak akan mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.
Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, telah lama menolak klaim Beijing dan menegaskan bahwa masa depan mereka harus ditentukan oleh rakyat Taiwan.
Situasi geopolitik Asia Timur pun semakin kompleks.
Jepang memandang stabilitas Selat Taiwan sebagai kunci keamanan nasionalnya, mengingat kedekatan geografis serta peran vital rute perdagangan internasional yang melintasi kawasan tersebut.
Pernyataan PM Takaichi mencerminkan kekhawatiran Tokyo bahwa konflik terbuka di Selat Taiwan akan berdampak langsung terhadap Jepang.
Dengan adanya peringatan perjalanan dari kedua negara, kondisi hubungan Jepang–China memasuki fase yang makin tidak menentu.
Para analis menilai bahwa ketegangan bisa berlarut-larut jika tidak ada upaya diplomatik untuk meredakan situasi.
Untuk saat ini, warga Jepang di China diminta tetap waspada, sementara masyarakat internasional mengamati dengan cermat perkembangan terbaru dari perselisihan dua kekuatan besar Asia ini. (*)
