PUBLIKKALTIM.COM – Pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2025 di Kalimantan Timur resmi berakhir dengan catatan beragam.
Di satu sisi, kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun di sisi lain, pelanggaran lalu lintas dan ketidakpatuhan administrasi kendaraan masih relatif tinggi, tercermin dari ribuan pengendara yang ditindak aparat kepolisian selama dua pekan operasi berlangsung.
Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Kombes Pol Rifki, mengungkapkan bahwa sepanjang pelaksanaan operasi pada 17–30 November 2025, tercatat 16 kasus kecelakaan, dengan dua di antaranya berujung kematian.
Angka ini turun dibanding Operasi Zebra Mahakam 2024 yang mencatat 19 kecelakaan dan tujuh korban meninggal dunia.
“Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah kecelakaan mengalami penurunan. Ini menunjukkan ada perbaikan disiplin berlalu lintas, tetapi masih jauh dari ideal,” ujar Rifki, Selasa (2/12/2025) sore.
Meski demikian, total kerugian material justru meningkat, dari Rp65 juta pada tahun sebelumnya menjadi Rp121 juta pada tahun ini.
Kecelakaan paling banyak melibatkan sepeda motor dan mobil penumpang, dengan rentang usia korban berada di usia produktif, yakni 21 hingga 35 tahun.
“Sebagian besar korban adalah pelajar dan karyawan. Ini tentu sangat disayangkan karena kelompok usia produktif ini mestinya paling sadar akan keselamatan,” jelasnya.
Dari sisi penegakan hukum, Operasi Zebra Mahakam 2025 mencatat 2.310 pengendara terkena tilang, turun dari 2.728 tilang pada tahun 2024.
Penindakan dilakukan melalui tiga skema:
* 308 tilang ETLE statis,
* 459 tilang ETLE mobile,
* 1.543 tilang manual.
Menurut Rifki, penurunan angka tilang tidak langsung mencerminkan peningkatan disiplin. Ia menyebut, sebagian besar pelanggaran yang terekam ETLE terkait kelalaian dasar seperti tidak memakai helm, melanggar marka jalan, dan menggunakan ponsel saat berkendara.
“Fokus kami bukan pada jumlah tilang, tetapi perubahan perilaku. Namun faktanya pelanggaran masih cukup tinggi,” tegasnya.
Selama operasi berlangsung, penindakan tidak hanya terpusat pada pelanggaran lalu lintas, melainkan juga kepatuhan administrasi kendaraan.
Pada hari ke-12 Operasi Zebra Mahakam, tim gabungan Ditlantas Polda Kaltim melakukan pemeriksaan di berbagai titik penting Kota Balikpapan dengan melibatkan Bapenda Balikpapan, Dinas Perhubungan, dan POM TNI.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Bangun Isworo, merinci bahwa 974 kendaraan telah diperiksa.
Dari jumlah itu, 790 adalah kendaraan roda dua dan 184 kendaraan roda empat. Namun, temuan terbesar bukan soal pelanggaran teknis, melainkan kepatuhan pajak kendaraan.
Sebanyak 37 kendaraan diberikan surat pernyataan untuk segera melunasi pajak menunggak, terdiri dari 31 kendaraan roda dua dan 6 roda empat.
“Penindakan kami hanya mengeluarkan 15 tilang dan 20 teguran tertulis, tetapi temuan terbesar memang soal pajak kendaraan. Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi,” papar AKBP Bangun.
Selain menindak pelanggaran, tim juga menyediakan layanan pembayaran pajak di lokasi operasi, yang memungkinkan masyarakat melunasi kewajiban tanpa perlu ke kantor samsat. Layanan ini disebut efektif memotong antrean dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Operasi Zebra Mahakam 2025 menunjukkan bahwa meski angka kecelakaan menurun, tingkat pelanggaran masih tinggi dan kepatuhan administrasi terus menjadi persoalan utama.
Rendahnya kesadaran pengendara muda—yang justru paling dominan terlibat kecelakaan—menjadi perhatian khusus aparat.
Kombes Rifki menegaskan bahwa ke depan, Polda Kaltim akan memperluas penggunaan teknologi, termasuk ETLE, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa harus mengandalkan penertiban manual.
“Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi seluruh masyarakat. Perubahan kecil seperti memakai helm berstandar dan tertib marka bisa menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Dengan berakhirnya Operasi Zebra Mahakam 2025, Ditlantas Polda Kaltim berharap ada perubahan perilaku jangka panjang pada para pengguna jalan.
Meski masih banyak tantangan, langkah-langkah penegakan hukum, pemeriksaan terpadu, serta edukasi publik diharapkan dapat menekan potensi kecelakaan dan meningkatkan disiplin di jalan raya.
Operasi tahun ini memperlihatkan bahwa teknologi, kolaborasi lintas instansi, dan layanan publik yang responsif dapat menjadi kunci menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman di Kalimantan Timur.
(tim redaksi)
