PUBLIKKALTIM.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua menyusul meninggalnya Irene Sokoy, ibu hamil yang wafat bersama bayinya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura.
Peristiwa tragis ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama karena menyangkut keselamatan ibu dan anak yang menjadi prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seusai mengikuti rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11).
Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo menuntut adanya tindakan cepat dan konkret, termasuk audit mendalam terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
“Perintah beliau jelas, segera lakukan perbaikan dan audit. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Tito.
Kasus yang Menggugah Kesadaran Publik
Kasus Irene Sokoy mengguncang publik karena memperlihatkan masih adanya celah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah, khususnya kawasan yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur terbatas.
Dugaan penolakan oleh beberapa rumah sakit menandakan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, hingga koordinasi antarinstansi.
Pemerintah menilai kejadian ini harus menjadi titik penting untuk memastikan standar pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.
Presiden menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan medis yang cepat, tepat, dan manusiawi—terlebih dalam kondisi darurat seperti ibu hamil yang membutuhkan tindakan segera.
“Pesan dari Bapak Presiden jelas: jangan sampai peristiwa seperti ini terulang lagi, terutama kepada ibu hamil dan bayi yang sangat rentan,” tegas Tito.
Langkah Cepat Kemendagri dan Pemerintah Daerah
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, tak lama setelah menerima laporan mengenai kasus ini.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyambangi keluarga korban untuk memberikan pendampingan dan bantuan awal, sekaligus mengawal proses penyelidikan lebih lanjut.
Tito juga memastikan bahwa proses audit tidak hanya menyasar rumah sakit, tetapi juga para pejabat terkait di Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, termasuk fasilitas kesehatan swasta.
Audit ini diharapkan dapat mengidentifikasi titik lemah layanan dan merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan segera.
“Kami akan kumpulkan seluruh rumah sakit dan pejabat terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Semua harus dibuka secara transparan agar jelas di mana masalahnya,” ujar Tito.
Kementerian Kesehatan Turun Langsung ke Jayapura
Tidak hanya Kemendagri, Kementerian Kesehatan di bawah pimpinan Budi Gunadi Sadikin juga akan turun langsung ke lapangan.
Tito menyampaikan bahwa Menkes beserta tim sudah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan audit internal dan pendalaman kasus.
Keterlibatan Kemenkes menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk membenahi sistem kesehatan di Papua secara komprehensif.
Tim gabungan dari pusat dan daerah akan memastikan bahwa seluruh prosedur layanan kesehatan—termasuk penanganan kegawatdaruratan—dapat berjalan sesuai standar nasional.
Mendorong Transformasi Layanan Kesehatan
Instruksi audit dari Presiden Prabowo menjadi bagian dari misi besar pemerintah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Kasus Irene menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga oleh responsivitas tenaga kesehatan, koordinasi antar lembaga, serta komitmen pemerintah daerah.
Dengan investigasi menyeluruh dan langkah korektif yang tepat, pemerintah berharap tragedi serupa tidak lagi terjadi, dan masyarakat Papua bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih aman dan manusiawi. (*)
