PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Komisi III DPRD Samarinda melakukan tinjauan ke lokasi perusahaan tambang beberapa waktu lalu.
Kunjungan tersebut menindaklanjuti kecurigaan masyarakat terkait perusahaan pertambangan yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan warga tinggal.
Namun setelah melakukan tinjauan lapangan, Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, mengaku pihaknya tidak menemukan kejanggalan ataupun temuan pembukaan lahan tambang batubara yang menjadi penyebab banjir.
“Kami tidak temukan kejanggalan ” ujar Novan sapaannya, Rabu (10/11/2021).
Kendati demikian, politisi Golkar itu berharap tidak ada lagi bukaan lahan baru di Samarinda, baik untuk perusahaan pertambangan maupun perumahan.
Jangan sampai pembukaan lahan itu bakal memperparah dampak banjir di Kota Tepian.
“Permasalahan hari ini kan karena kebijakan ini dialihkan ke pemerintah pusat, ini yang akan inventarisir semua dan kita akan sampaikan nantinya,” jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan izin Pertambangan batu bara tak lagi dipegang oleh pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi.
Seluruhnya kini telah dialihkan ke pemerintah pusat. (Advertorial)
