PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Senin (8/11/2021) kemarin, Komisi I DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Pihak Pemkot diwakili oleh Asisten III Pemkot Samarinda, Ali Fitri.
Dikonfirmasi usai kegiatan, anggota Komisi I DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menyampaikan, pertemuan komisi I dengan pihak Pemkot dalam rangka meminta penjelasan terkait rencana pemangkasan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Komisi I mempertanyakan bagaimana rencana Pemkot ke depan jika ada pengurangan. Yang tidak diperpanjang bagaimana kebijaksanaannya,” ujar Afif sapaanya.
Disampaikan Afif, bahwa komisi I mendukung penuh langkah Pemkot Samarinda dalam mendata ulang jumlah pasti PTTH yang tersebar di berbagai kantor dinas pemerintahan.
“Yang pasti kami mendukung langkah pak wali kota (Andi Harun) agar kita juga mengantisipasi pengeluaran belanja gaji yang diduga banyak PTTH fiktif. Ada namanya gak ada orangnya,”tuturnya.
Sebagai informasi, November ini, Pemkot Samarinda akan menyelenggarakan uji kompetensi untuk Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH).
Afif menilai Uji kompetensi ini sangat ideal untuk dilakukan Pemkot Samarinda.
Sebab pembenahan PTT dapat memberikan efektivitas dan efesiensi dalam bekerja di pemerintahan yang diemban.
“Mengenai hal ini, kami memberikan masukkan untuk dapat dilihat kembali SK-nya apakah tidak bertentangan. Mengenai ini juga kita harus mewujudkan efektivitas dan efesiensi,” pungkasnya. (Advertorial)
