PUBLIKKALTIM.COM – Rabu (5/10/2022), pengurus Komisi Nasional Pendidikan (KNP) Kota Samarinda periode 2022-2027 resmi dilantik.
Pelantikan itu digelar di ruang pertemuan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Terkait hal itu, Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, menjelaskan bahwa KNP merupakan lembaga independen yang dapat melibatkan stakeholder dunia pendidikan dalam melakukan kajian dan pengawasan terhadap kualitas pendidikan di Kota Tepian.
“Sebagai mitra pemerintah dalam menangani fasilitas dan pengawasan pendidikan, mampu mengatasi berbagai persoalan pendidikan dari kesejahteraan guru hingga kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Sri sapaan akrabnya, berharap KNP Samarinda bisa melakukan rekrutmen tidak hanya diambil dari dunia pendidikan, tetapi melibatkan organisasi pendidikan, profesi, swasta, pemerintah daerah dan sekolah.
“Harapnya KNP mampu merubah serta melakukan kajian dalam membantu kinerja pemerintah kota mewujudkan pendidikan yang berkualitas baik,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KNP Kota Samarinda Ahmad Karni mengatakan sebagai lembaga independen, KNP bertugas melakukan kajian, penelitian, pemantauan dan meditasi untuk menyikapi hak asasi kemanusiaan.
“Seperti yang dilihat saat ini banyak kesejahteraan guru yang masih jauh dari sejahtera, kita mengetahui bersama guru adalah pahlawan tanpa jasa,” tuturnya.
Karni mengatakan, pihaknya akan ikut serta dan terlibat memperjuangkan hak guru untuk melakukan audensi dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun terkait isu pemotongan insentif guru.
“Kita akan berkoordinasi dengan wali kota membahas isu pemotongan insentif dari Rp700 ribu menjadi Rp 250 ribu. KNP Samarinda akan melibatkan tim yang telah dibentuk,” pungkasnya. (Advertorial)
