PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan maupun besaran anggaran yang terserap.
Pemerintah harus memastikan setiap program memberikan dampak nyata terhadap perkembangan kemampuan, kemandirian, dan kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat menerima audiensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melalui UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) di Balai Kota Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala UPTD PLDPI Mohamad Goufur memaparkan capaian layanan, kebutuhan tenaga profesional, serta berbagai kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Data PLDPI mencatat sebanyak 1.483 murid berkebutuhan khusus tersebar di 308 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
Namun, baru 98 anak atau sekitar 6,6 persen yang tercatat memperoleh pendampingan Guru Pendidikan Khusus (GPK).
Menanggapi kondisi tersebut, Andi Harun meminta Disdikbud dan PLDPI memetakan kebutuhan setiap sekolah dan peserta didik secara menyeluruh.
Ia juga mengingatkan bahwa anak yang belum mendapatkan pendampingan GPK belum tentu tidak memperoleh bentuk layanan pembelajaran lainnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendamping, fasilitas, metode pengajaran, dan dukungan individual sebelum menetapkan kebijakan anggaran.
“Saya tidak ingin anggaran hanya digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis dan urusan administratif yang tidak berdampak langsung kepada anak,” tegasnya.
Andi Harun juga meminta PLDPI menyinkronkan data peserta didik, klien intervensi, asesmen, dan pendampingan agar tidak terjadi penghitungan ganda.
Ia meminta perangkat daerah membedakan data anak di sekolah dengan klien layanan PLDPI, termasuk kategori klien aktif, anak unik, data tahunan, dan data kumulatif.
Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi hasil bimbingan teknis yang telah diikuti 1.046 Guru Pendidikan Khusus sejak 2021.
Evaluasi harus mengukur penerapan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
PLDPI juga telah memberikan asesmen psikologis kepada 1.520 anak sejak 2015 dan melayani 508 klien melalui intervensi terpadu. Pada 2026, sebanyak 90 klien tercatat aktif.
Untuk memperluas layanan, Andi Harun meminta Disdikbud mengoptimalkan 40 sekolah model pendidikan inklusif sebagai pusat pendampingan bagi sekolah di sekitarnya.
Ia juga meminta Disdikbud berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional serta menyelesaikan persoalan administrasi tujuh GPK yang bertugas di PLDPI.
Dari sisi anggaran, alokasi PLDPI tercatat Rp1 miliar pada 2023, Rp350 juta pada 2024, Rp700 juta pada 2025, dan nol pada 2026.
Andi Harun menyampaikan kebutuhan sekitar Rp1,2 miliar untuk sekolah inklusi dan komponen pendukung akan diakomodasi dalam perencanaan anggaran 2027 sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Ia meminta seluruh program memiliki target tahunan, kebutuhan pembiayaan, serta indikator keberhasilan yang terukur.
“Kalau pemerintah sudah memberikan anggaran, tunjukkan hasilnya. Jangan hanya menyampaikan berapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi tunjukkan perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak,” pesannya. (*)