Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko mengungkapkan, petugas menemukan indikasi keterlibatan kedua WNI dalam perekrutan tentara Rusia saat memproses permohonan paspor.
Temuan itu berasal dari hasil pemeriksaan intelijen dan wawancara langsung dengan pemohon.
“Iya, kami lusa kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya,” kata Hendarsam, Minggu (22/11/2026).
Petugas Temukan Indikasi dari Percakapan WhatsApp
Hendarsam menjelaskan, petugas menggali informasi melalui wawancara untuk memastikan tujuan perjalanan dan alasan pemohon membuat paspor.
Dalam proses tersebut, petugas juga menemukan indikasi melalui rekam jejak percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan rencana keberangkatan ke Rusia.
Petugas kemudian mencocokkan informasi tersebut dengan hasil pemeriksaan dan wawancara.
Dari proses itu, Imigrasi menilai terdapat indikasi kuat bahwa kedua WNI hendak bergabung dengan militer Rusia.
“Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita dan hasil wawancara kita ternyata terindikasi kuat ingin berangkat ke Rusia, menjadi tentara Rusia,” ujar Hendarsam.
Imigrasi Waspadai Modus Perekrutan TPPO
Hendarsam mengatakan, perekrutan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia diduga memanfaatkan media sosial dan aplikasi komunikasi.
Sebagian calon korban juga disebut melewati negara lain sebagai tempat transit sebelum menuju Rusia.
Menurutnya, Imigrasi perlu mengenali tanda-tanda perekrutan melalui pemeriksaan dokumen, gestur, bahasa tubuh, serta jawaban pemohon ketika menjalani wawancara.
Kemenimipas juga meningkatkan patroli siber untuk mengantisipasi perekrutan ilegal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Selain patroli siber, Imigrasi mengoptimalkan peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).
Petugas tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya warga di daerah yang menjadi kantong TPPO.
Melalui langkah tersebut, Kemenimipas berharap masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas dan berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam praktik perdagangan orang. (*)