PUBLIKKALTIM.COM – Senin (23/2/2026), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada.
Aksi ini bertepatan dengan genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Rudy Mas’ud menemui langsung massa aksi dan duduk bersila bersama mahasiswa.
Ia membuka ruang dialog dan mempersilakan perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan.
Mahasiswa meminta pemerintah provinsi membuka data penerima program GratisPol Pendidikan secara transparan.
Mereka juga menyoroti laporan sejumlah mahasiswa yang tidak lolos seleksi meski merasa telah memenuhi syarat administrasi.
“Adik-adik semua, ada yang punya data berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau GratisPol?” tanya Rudy saat memulai dialog.
Rudy Mas’ud Paparkan Perbandingan Program
Dalam dialog tersebut, Rudy memaparkan capaian program GratisPol sekaligus membandingkannya dengan program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) pada era Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, program BKT periode 2019–2023 menyalurkan anggaran Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa.
Rinciannya, BKT Tuntas menyasar 25.358 penerima dengan total Rp743,6 miliar, sedangkan BKT Stimulan menjangkau 44.273 penerima dengan anggaran Rp268,6 miliar.
Sementara itu, program GratisPol pada 2025 yang baru berjalan setengah tahun anggaran telah menjangkau 24.890 mahasiswa.
Untuk 2026, Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima bantuan dengan total anggaran Rp1,38 triliun.
Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp1,18 triliun bagi 149.307 mahasiswa S1 dan Rp133,6 miliar untuk 7.449 mahasiswa S2–S3.
Selain itu, Pemprov juga mengakomodasi 892 mahasiswa luar Kaltim, 133 mahasiswa luar negeri, serta 1.200 penerima GratisPol Khusus.
Verifikasi di Tangan Kampus
Rudy menegaskan bahwa semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan.
Ia memastikan Pemprov membayar langsung bantuan ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta.
“Kampus yang melakukan verifikasi. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak dihitung,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa APBD Kaltim mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun.
Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan sektor pendidikan.
Rudy menekankan bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan, terlebih Kaltim kini menjadi etalase Indonesia sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
