PUBLIKKALTIM.COM – Berita Nasional yang dikutip PUBLIKKALTIM.COM tentang NU minta Pilkada ditunda.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta KPU, pemerintah dan DPR RI untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 demi menjaga kesehatan rakyat.
Pelaksanaan pilkada meskipun dengan protokol kesehatan yang diperketat, dinilai sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.
NU juga meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.
Namun permintaan itu tidak membuahkan hasil.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah tetap akan digelar, meskipun dalam situasi pandemi covid-19.
Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman.
Presiden Jokowi menyatakan pemungutan suara pilkada akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Hal ini untuk menjaga agar hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.
Akan tetapi, pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, penyelenggaraan pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.
Hal ini agar tidak terjadi klaster baru pilkada.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir.
Hal ini disebabkan, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi covid selesai di Indonesia.
Menurut Fadjroel, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi dapat dijalankan seperti di beberapa negara lain.
Ada beberapa negara yang tetap menggelar pemilihan umum. Tentu diiringi dengan protokol yang ketat.
Fadjroel juga menyebutkan negara-negara tersebut, antara lain adalah Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan.
Negara tersebut juga melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat selama pilkada berlangsung.
Entah apa yang membuat Istana ngotot untuk menggelar hajatan tersebut di tengah pandemi covid-19 yang makin mengganas.
Setelah tokoh nasional dan politikus banyak yang ingin pilkada ditunda, kini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah juga dengan tegas meminta pemerintah agar menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Usul penundaan tak lepas dari kekhawatiran akan bahaya virus corona.
Apalagi kasus baru di Indonesia masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap harinya.(*)
Artikel ini telah tayang di genpi.co dengan judul “Muhammadiyah dan NU Minta Pilkada Ditunda, Jokowi Ngotot” https://www.genpi.co/polhukam/63652/muhammadiyah-dan-nu-minta-pilkada-ditunda-jokowi-ngotot-digelar?page=2
