PUBLIKKALTIM.COM – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya yang mengevaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei ini dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 dan melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia dengan metode tatap muka.
Hasilnya menunjukkan bahwa publik paling puas terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan, sementara bidang ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan paling rendah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, memaparkan bahwa survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei ini, publik diminta menilai kinerja pemerintah di tujuh bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, hukum dan pemberantasan korupsi, politik dan stabilitas nasional, serta ekonomi.
“Ini adalah survei evaluasi publik terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Kita ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap tiap sektor utama kebijakan,” ujar Hanta dalam pemaparannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Poltracking Indonesia pada Minggu (19/10/2025).
Pendidikan Paling Puas, Ekonomi Paling Rendah
Hasil survei menunjukkan bahwa bidang pendidikan memperoleh tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 79,0 persen, dengan tingkat ketidakpuasan sebesar 18,7 persen.
Disusul oleh sektor kesehatan dengan tingkat kepuasan 76,6 persen, dan pertahanan dan keamanan sebesar 75,5 persen.
“Ini mencerminkan bahwa program-program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti beasiswa, digitalisasi sekolah, serta layanan kesehatan yang lebih merata, dinilai efektif oleh masyarakat,” jelas Hanta.
Bidang sosial dan budaya juga memperoleh kepuasan tinggi di angka 74,9 persen.
Di bawahnya, ada bidang hukum dan pemberantasan korupsi dengan kepuasan 68,2 persen, serta bidang politik dan stabilitas nasional di angka 65,7 persen.
Namun, berbeda dengan bidang-bidang lainnya, sektor ekonomi justru menjadi sorotan.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya mencapai 57,4 persen, sementara ketidakpuasan mencapai 40,5 persen—angka tertinggi dibandingkan bidang lainnya.
“Bidang ekonomi memang sejak lama menjadi tantangan bagi setiap pemerintahan. Dalam pengalaman lebih dari 13 tahun kami melakukan survei, sangat sulit bagi sektor ekonomi untuk mencapai kepuasan publik di atas 60 persen, apalagi 70 persen,” kata Hanta.
Tantangan Ekonomi Masih Berat
Rendahnya tingkat kepuasan di sektor ekonomi mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, pengangguran, serta ketidakpastian global menjadi faktor-faktor yang kemungkinan besar memengaruhi persepsi publik.
“Ini jadi alarm bagi pemerintah untuk lebih fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu lebih diperluas dan tepat sasaran,” ujar Hanta menambahkan.
Di sisi lain, tingginya kepuasan di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga legitimasi politik, meski tetap harus diimbangi dengan langkah konkret dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat.
Rincian Tingkat Kepuasan Publik per Bidang
Berikut rincian lengkap tingkat kepuasan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di tujuh bidang utama:
Pendidikan: Puas 79,0%, Tidak Puas 18,7%
Kesehatan: Puas 76,6%, Tidak Puas 21,1%
Pertahanan dan Keamanan: Puas 75,5%, Tidak Puas 17,9%
Sosial Budaya: Puas 74,9%, Tidak Puas 13,3%
Hukum dan Pemberantasan Korupsi: Puas 68,2%, Tidak Puas 27,4%
Politik dan Stabilitas Nasional: Puas 65,7%, Tidak Puas 22,7%
Ekonomi: Puas 57,4%, Tidak Puas 40,5%
Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan
Survei ini menjadi gambaran awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengevaluasi kebijakan mereka di tahun pertama masa jabatan.
Capaian di bidang pendidikan dan kesehatan perlu dipertahankan dan dikembangkan, sementara masalah ekonomi menjadi prioritas utama untuk ditangani ke depan.
Poltracking Indonesia menekankan bahwa survei semacam ini penting sebagai alat ukur dan refleksi bagi pemerintah, sekaligus sebagai referensi publik dalam melihat arah dan prioritas kebijakan nasional.
“Pemerintah punya pekerjaan rumah besar di bidang ekonomi. Tapi secara umum, tingkat kepuasan publik masih cukup tinggi dan menjadi modal sosial untuk memperkuat kebijakan yang pro rakyat,” pungkas Hanta Yuda. (*)
