Ia menilai pemerintah perlu menetapkan fungsi utama kawasan agar pembangunan bernilai puluhan miliar rupiah tersebut memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik yang jelas.
Andi Harun menyampaikan hal itu saat memimpin rapat presentasi konsep pembangunan dan pengembangan Dermaga Harapan Baru bersama konsultan mitra Dinas Perhubungan Samarinda di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Balai Kota Samarinda, Rabu (16/9/2026).
Dalam konsep awal, konsultan memasukkan sejumlah fungsi ke dalam kawasan tersebut, seperti tambatan tugboat, logistik, perikanan, UMKM, dan ruang publik.
Andi Harun mengapresiasi konsep yang telah disusun.
Namun, ia meminta pemerintah menentukan terlebih dahulu arah pengembangan kawasan sebelum melanjutkan desain teknis.
“Pertanyaan mendasarnya, Dermaga Harapan Baru ini sebenarnya mau dijadikan apa? Kalaupun ada empat fungsi di dalam satu perencanaan kawasan, tetapkan mana fungsi utamanya dan mana fungsi pendukungnya,” kata Andi Harun.
Andi Harun juga menyoroti rencana menjadikan Harapan Baru sebagai lokasi tambatan tugboat.
Menurut dia, pemerintah perlu menghitung kembali potensi aktivitas dan pendapatan dari fungsi tersebut karena kondisi operasional pelayaran telah berubah.
Ia menilai penerapan operasional pelayaran 24 jam berpotensi mengurangi kebutuhan aktivitas tambatan tugboat di kawasan Harapan Baru.
Pemerintah, lanjutnya, tidak boleh mengeluarkan anggaran besar tanpa menghitung kemampuan kawasan menghasilkan pendapatan dan membiayai operasionalnya.
“Kalau kita hitung dengan potensi PAD yang tadi disampaikan, sampai kapan pun tidak akan kembali modal,” ujarnya.
Karena itu, Andi Harun meminta perangkat daerah menyusun perhitungan bisnis yang lebih terukur.
Ia menegaskan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memiliki dasar perhitungan yang jelas.
“Kalau urusan PAD, harus ada business plan-nya,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Andi Harun mengusulkan Dermaga Harapan Baru dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan transportasi sungai, logistik, dan perikanan.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta organisasi perangkat daerah terkait mengkaji konsep tersebut secara bersama-sama.
“Bagaimana kalau kita jadikan Harapan Baru ini sebagai kawasan terpadu transportasi sungai dan logistik perikanan,” katanya.
Konsep itu akan menghubungkan aktivitas dermaga dengan TPI dan fasilitas cold storage yang berada di seberangnya.
Dengan integrasi tersebut, kapal nelayan dapat membongkar hasil tangkapan, kemudian menyimpan hasil perikanan di cold storage sebelum mendistribusikannya.
Pemerintah juga dapat mengembangkan UMKM yang mengolah dan menjual produk berbasis perikanan di kawasan tersebut.
“Jadi kira-kira alurnya, kapal nelayan bongkar ikan, masuk ke cold storage, kemudian distribusi, lalu ada kawasan UMKM perikanan,” jelas Andi Harun.
Ia berharap kawasan itu memiliki identitas yang kuat sebagai salah satu pusat aktivitas perikanan di Samarinda.
“Ketika ada orang masuk Samarinda dan orang Samarinda berpikir mau cari ikan atau makan ikan, ingatnya Harapan Baru,” ujarnya.
Selain fungsi kawasan, Andi Harun meminta pemerintah memperhatikan kondisi fisik tepian sungai yang mengalami erosi.
Ia mengusulkan pembangunan turap sekaligus mengkaji kemungkinan penambahan kawasan darat.
Menurutnya, pemerintah harus menyusun desain secara menyeluruh sejak awal agar pembangunan tidak berjalan parsial.
Ia meminta konsep tersebut disempurnakan dengan memperhatikan empat aspek, yakni fungsi kawasan yang jelas, perhitungan bisnis yang logis, kebutuhan infrastruktur yang tepat, serta manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kita ingin buat ide, kawasannya harus relevan, perhitungannya harus logis, dan nilai kemanfaatannya bagi publik juga jelas,” pungkasnya. (*)
