PUBLIKKALTIM.COM – Personel Polri yang kedapatan menghalangi proses penyelidikan dan menghilangkan barang bukti dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terancam dijerat pasal pidana dan menjadi tersangka.
Hal itu disampaikan oleh oleh Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
“Hasil pemeriksaan dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri akan menentukan apakah akan dijadikan dasar peningkatan status menjadi pelaku dalam Pasal 55 dan 56 KUHP,” ujar Agus Andrianto dalam konferensi pers, Kamis (4/8/2022).
Ia mengatakan personel yang terlibat akan diperiksa soal siapa yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, termasuk memberi kesempatan atau bantuan, hingga menghilangkan barang bukti dan menghambat penyidikan.
“Kami dari Tim Khusus mendapat surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan limpahan laporan (LP) dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya, untuk mengkaji apakah tahapan yang mereka lakukan sesuai prosedur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus Andrianto menyampaikan ada kendala dalam pembuktian karena barang bukti yang rusak atau sengaja dihilangkan, sehingga membutuhkan waktu untuk mengungkap tuntas kasus penembakan Brigadir J.
Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, jajaran Bareskrim sudah memeriksa 43 saksi hingga Kamis (4/8/2022).
Diketahui, Bharada Richard Eliezer alias Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.
“Kenapa tidak diterapkan Pasal 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh timsus,” terangnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo mengatakan Tim Inspektorat Khusus (Irsus) Polri yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) telah memeriksa 25 personel dalam kasus penembakan Brigadir J.
“25 personel ini kami periksa karena tidak profesional dalam penanganan TKP dan menghambat penyidikan,” kata Jenderal Listyo Sigit Probowo saat konferensi pers, Kamis (4/8/2022).
Kapolri mengatakan Polri memeriksa tiga personel Perwira Tinggi Polri (Pati), tiga Kombes, lima AKBP, tiga Kompol, dua Perwira Pertama (Pama), tujuh Bintara, dan lima Tamtama.
“Yang diperiksa dari satuan Div Propam, Polres, dan beberapa personel Polda Metro Jaya hingga Bareskrim,” kata Kapolri.
Kapolri mengatakan 25 personel Polri yang diperiksa akan menjalani proses pemeriksaan pelanggaran kode etik dan apabila terbukti bisa diproses pidana. (*)
