Skema tersebut masuk dalam kajian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari sumber pembiayaan pemulihan infrastruktur jalan.
Langkah ini muncul setelah kerugian negara akibat kerusakan jalan yang dipicu kendaraan ODOL diperkirakan mencapai Rp43 triliun setiap tahun.
Plt. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Javid Hurriyanto, mengungkapkan rencana tersebut dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Javid, pemerintah sedang mempertimbangkan sejumlah alternatif pembiayaan. Salah satunya menghubungkan pungutan terhadap pelanggaran ODOL dengan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
“Kami sedang mengkaji beberapa opsi. Salah satu kemungkinan ialah mengenakan biaya kepada kendaraan pengangkut barang yang melanggar ketentuan ODOL. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pemulihan kerusakan infrastruktur,” kata Javid, Jumat (20/11/2026).
Pungutan Kendaraan ODOL Masih Menunggu Pembahasan
Kementerian PU belum menetapkan bentuk maupun mekanisme pungutan terhadap kendaraan ODOL. Pemerintah masih membahas konsep tersebut agar memiliki dasar kebijakan dan sistem pengelolaan yang jelas.
Javid menjelaskan, dana dari pungutan tersebut berpeluang masuk ke dalam skema pembiayaan pemulihan infrastruktur. Namun, pemerintah masih perlu menentukan mekanisme penarikan dan pengalokasiannya.
“Kami masih membahas konsepnya. Ada beberapa alternatif yang sedang dipertimbangkan agar biaya yang berasal dari kendaraan ODOL bisa masuk ke pembiayaan pemulihan kerusakan infrastruktur,” ujarnya.
Usulan ini menjadi salah satu bagian dari pembahasan mengenai dana preservasi. Pemerintah ingin membangun mekanisme pendanaan yang secara khusus mendukung pemeliharaan dan pemulihan jalan.
Dengan skema tersebut, pembiayaan kerusakan infrastruktur diharapkan tidak hanya bergantung pada anggaran rutin pemerintah. Sumber pendanaan tambahan juga berpeluang mendukung kebutuhan perbaikan jalan.
Kerugian Akibat ODOL Capai Rp43 Triliun Setahun
Besarnya potensi kerugian negara menjadi salah satu alasan Kementerian PU mencari alternatif pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan Javid, kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL menimbulkan kerugian sekitar Rp43 triliun setiap tahun.
Javid menilai angka tersebut menunjukkan besarnya beban pembiayaan yang harus pemerintah tanggung. Karena itu, penanganan dampak ODOL membutuhkan perhatian dari sisi pengendalian kendaraan maupun pembiayaan infrastruktur.
“Penelitian yang pernah dilakukan memperkirakan kerugian akibat ODOL mencapai Rp43 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat besar sehingga membutuhkan perhatian dalam penanganan kerusakan jalan,” ungkapnya.
Kerugian tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat kendaraan angkutan barang dengan dimensi atau muatan berlebih.
Kondisi ini mendorong pemerintah mencari pendekatan pembiayaan yang lebih terarah. Kementerian PU kemudian mengusulkan pembentukan dana preservasi sebagai salah satu instrumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dana Preservasi Masuk Revisi Undang-Undang
Selain mengkaji pungutan kendaraan ODOL, Kementerian PU juga mendorong pengaturan dana preservasi melalui revisi undang-undang. Pemerintah saat ini membahas usulan tersebut bersama Komisi V DPR RI.
Javid mengatakan, revisi regulasi tersebut berpeluang memuat ketentuan mengenai pembentukan dana preservasi. Kementerian PU ingin memastikan dana itu dapat mengakomodasi kebutuhan pemulihan infrastruktur.
“Kami mengusulkan agar dana preservasi nantinya bisa mengakomodasi biaya pemulihan infrastruktur. Saat ini, usulan tersebut masih dalam pembahasan bersama Komisi V,” jelas Javid.
Pembahasan tersebut juga mencakup kemungkinan sejumlah komponen biaya yang memerlukan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.
Namun, pemerintah belum memastikan bentuk akhir pengaturan dana preservasi. Begitu pula dengan mekanisme pungutan terhadap kendaraan ODOL yang masih membutuhkan kajian teknis.
Pemerintah Menunggu Kepastian Skema Pendanaan
Kementerian PU berharap pembahasan dana preservasi segera menghasilkan keputusan. Kepastian regulasi akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun mekanisme pembiayaan pemulihan jalan.
Javid menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji berbagai opsi sebelum menentukan kebijakan. Karena itu, penerapan pungutan terhadap kendaraan ODOL belum dapat dipastikan dalam waktu dekat.
“Konsepnya masih kami bahas. Mudah-mudahan pembahasan ini segera menghasilkan keputusan sehingga mekanisme pembiayaan pemulihan infrastruktur bisa lebih jelas,” tuturnya.
Dengan demikian, pemerintah kini menghadapi dua agenda pembahasan, yakni pembentukan dana preservasi dan kemungkinan pungutan terhadap kendaraan ODOL. Kedua opsi tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pemulihan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan.