PUBLIKKALTIM.COM – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024 memunculkan perbedaan Selengkapnya :
Tag: MK
Bertentangan dengan UUD 1945, MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah
PUBLIKKALTIM.COM — Kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara tak lagi dapat dijerat menggunakan pasal penghinaan dalam KUHP. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun Selengkapnya :
Akademisi Unmul Nilai Reformasi Sistem Pemilu Lebih Penting daripada Sekadar Ambang Batas
PUBLIKKALTIM.COM — Perdebatan mengenai masa depan sistem elektoral Indonesia kembali menguat seiring mencuatnya wacana penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Isu ini tak lagi semata soal penyederhanaan jumlah partai politik Selengkapnya :
Perludem Bicara Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Tak Setuju Boleh, Tapi Negara Wajib Jalankan Putusan MK
PUBLIKKALTIM.COM – Penolakan dari partai-partai politik dan anggota DPR RI terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Selengkapnya :
Mulai Perjalanan Baru Usai Pilpres, Anies Tegaskan Akan Tetap Jalankan Gagasan Perubahan
PUBLIKKALTIM.COM – Anies Baswedan menegaskan perjuangan masih belum usai meski sudah ada putusan MK soal gugatan sengketa Pilpres 2024. Meski begitu, dia juga mengingatkan agar semua menghormati putusan MK. “Perjalanan Selengkapnya :
- 1
- 2
- …
- 6
- Berikutnya