Prasetyo mengatakan, pertemuan kedua pemimpin negara itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Prabowo Berikan Sejumlah Saran
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan publik dan memicu tekanan politik di parlemen.
50 Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Langkah tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Aturan itu memberikan ruang bagi DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Sebelumnya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan itu juga menjadi sorotan setelah MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.
Situasi tersebut membuat posisi politik Gibran menjadi perhatian publik. (*)
