Yusril menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, penyidik tidak cukup hanya mengusut dugaan pelanggaran terkait penyadapan dan intersepsi elektronik.
Aparat juga perlu mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain di balik peristiwa tersebut.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” kata Yusril.
Yusril menegaskan, penyidik harus melihat posisi Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam mengusut perkara ini.
Dia menilai penyadapan terhadap Presiden tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa.
Menurut Yusril, jabatan Presiden melekat pada diri Prabowo sehingga tindakan penyadapan tersebut perlu mendapat perhatian khusus.
Dia juga meminta aparat mencari bukti yang dapat menjelaskan tujuan penyadapan, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
Yusril menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 sebagai ketentuan yang perlu didalami penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut.
Namun, dia menegaskan aparat masih harus membuktikan unsur pidana melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Yusril memastikan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus tersebut.
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Bareskrim Polri.
Dia mengatakan Presiden telah memberikan kepercayaan kepada Mabes Polri untuk mengusut dugaan penyadapan sekaligus menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.
Sebelumnya, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Hingga kini, aparat masih harus mendalami bukti, motif, serta keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut. (*)
