PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal menanggapi soal penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Joha Fajal mengatakan penertiban perlu dilakukan.
Akan tetapi harus dibarengi dengan perhatian dari pemerintah.
“Harus duduk satu meja antara pemerintah dengan PKL. Untuk membahas itu seperti apa,” kata Joha sapaannya, Sabtu (2/10/2021).
Sebagaimana diketahui, Pemkot Samarinda kini kian serius menegakkan aturan terkait izin berdagang di tempat umum.
Bahkan beberapa tempat telah ditertibkan dari aktivitas PKL yang secara terang-terangan melanggar Peraturan Daerah (Perda) 41/2004 mengenai PKL di Samarinda.
Diantaranya, lapak-lapak pedagang di tepian Mahakam Jalan R. E. Martadinata depan Kantor Gubernur Kaltim dan polder Air Hitam Jalan Abdul Wahab Syahranie.
Namun, hal ini masih menjadi polemik antar pedagang dan pemerintah.
Lebih lanjut Joha menjelaskan berdasarkan peraturan, pedagang yang berjualan menggunakan tempat tetap perlu mengantongi izin terlebih dahulu.
Seumpama pun jika PKL akan dipindahkan dalam rangka relokasi, pemerintah kota juga harus menilai tempat relokasinya.
“Kadang-kadang pemerintah itu memberikan tempat namun belum tentu sesuai dengan keinginan pelaku usaha. Itu menjadi suatu hal yang agak sulit saat ini,” ujarnya.
Meski demikian, Joha Fajal menilai pedagang juga harus sadar dan tidak bisa berjualan di sembarang tempat.
Bukan tanpa alasan, dijelaskan pula bahwa penertiban PKL yang dilakukan Pemkot Samarinda juga merupakan cita-cita terwujudnya Samarinda lebih tertata dan indah.
“Nah, makanya yang diutamakan itu adalah dengan melihat dari sisi yang dijual (pedagang) itu apa? Kalau persoalan tempat memang agak sulit,” pungkasnya. (Advertorial)
