Adik Bupati Muna Ditetapkan Tersangka Baru Kasus Dana PEN di Kolaka Timur

oleh -
Gedung KPK. (tribunnewswiki.com)

PUBLIKKALTIM.COM – Kasus suap pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan satu lagi tersangka.

Tersangka baru itu adalah LM Rusdianto Emba, adik Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba.

“Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan,” ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto, Senin (27/2022).

Rusdianto diketahui adalah pengusaha di Sulawesi Tenggara yang dikenal punya banyak koneksi.

KPK menduga Bupati Kolaka Timur Andi Merya meminta bantuan Rusdianto untuk mencari kenalan yang bisa mengurus pengajuan dana PEN dari Kolaka Timur pada 2021 sebanyak Rp 350 miliar.

KPK menduga Rusdianto dan Andi Merya bersepakat, bila usulan itu bisa disetujui, maka Rusdianto akan mendapatkan sejumlah proyek di Kolaka Timur.

Rusdianto bersama Sukarman Loke, PNS di Kabupaten Muna, bergerilya mencari kenalan di Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus usulan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M. Syukur diajak dalam upaya itu.

Syukur merupakan teman seangkatan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ardian Noervianto.

Ardian inilah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat surat persetujuan atas usulan dana PEN.

Untuk mengurus usulan tersebut, Ardian diduga meminta fee sebanyak Rp 2 miliar.

BERITA LAINNYA :  Lakukan Transaksi Narkoba, Seorang Pria Spesialis Pencuri Kotak Amal Ditangkap BNN Samarinda

Sementara, Sukarman dan Laode M. Syukur mendapatkan Rp 750 juta.

Rusidanto Emba diduga menjadi kaki tangan Andi Merya untuk memberikan uang tersebut. Ardian, Andi Merya, Syukur dan Sukarman Loke sudah lebih dulu ditahan oleh KPK dalam perkara dana PEN.

Seusai pengumuman, Rusdianto bungkam soal kasusnya.

Sebagai informasi, dalam perkara suap dana PEN, KPK sebelumnya telah menyeret 3 orang menjadi tersangka.

Di antaranya Bupati Kolaka Timur Andi Merya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah M. Ardian Noervianto dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M. Syukur.

KPK menduga Andi Merya memberikan suap kepada Ardian dan Syukur sebanyak Rp 2,4 miliar.

Suap itu diberikan agar Ardian Noervianto menerbitkan surat rekomendasi pemberian dana PEN kepada Kabupaten Kolaka Timur. (*)