PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa isu pemotongan dana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Samarinda tidak benar.
Ia menjelaskan, pemerintah kota hanya melakukan pengaturan ulang waktu pencairan anggaran sebagai bagian dari strategi adaptasi fiskal daerah.
“Pemotongan itu tidak seperti yang dipahami orang. Karena anggaran kita terbatas, ruang fiskal kita sempit, maka anggaran kita bagi dua,” tegas Andi Harun, Rabu (7/1/2026).
Skema Baru Pengelolaan Anggaran Probebaya
Andi Harun menjelaskan, total anggaran Probebaya tetap utuh, hanya saja pencairannya dilakukan secara bertahap.
Pemerintah kota membagi alokasi dana menjadi dua: 60 persen dimasukkan di APBD murni dan 40 persen dialokasikan pada APBD perubahan.
Setiap RT tetap menerima Rp100 juta, sehingga jumlah total anggaran Probebaya tidak berkurang.
“Kalau ada yang menilai hanya enam puluh persen yang tersedia di APBD murni, itu bisa benar. Tapi tidak benar kalau dianggap dipotong. Dananya tetap 100 persen, hanya diterminasi sesuai waktu pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.
Kesalahpahaman Publik
Andi Harun mengakui, kesalahpahaman di masyarakat muncul karena belum memahami strategi adaptasi pengelolaan APBD.
Banyak warga mengira anggaran dipotong karena hanya sebagian muncul di APBD murni.
Andi Harun menekankan, yang berubah hanyalah waktu pencairan, bukan nilai anggaran.
“Probebaya tetap menjadi program prioritas dan tidak mengalami pengurangan nilai anggaran,” tegasnya.
Kebijakan pengaturan ulang anggaran ini tidak hanya berlaku pada Probebaya.
Andi Harun menambahkan, beberapa kegiatan pemerintah juga menyesuaikan pencairan hingga 20 persen, tetapi tidak mengurangi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.
“Yang bisa ditunda adalah waktu pelaksanaannya, bukan anggarannya,” ucapnya.
Dengan strategi ini, Pemkot Samarinda tetap menjaga kelancaran program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Skema pengelolaan baru ini memastikan bahwa anggaran tetap utuh, namun pencairannya dilakukan bertahap sesuai kebutuhan kegiatan.
Masyarakat diharapkan memahami bahwa Probebaya tetap berjalan sesuai rencana, dan isu pemotongan dana hanyalah mispersepsi publik. (*)
