Apresiasi Penertiban Lapak PKL Sungai Dama, Dewan Samarinda Berharap Pemerintah Bisa Beri Solusi kepada Para Pedagang

oleh -
oleh
Suasana penertiban lapak pedagang kaki lima di Jalan Otto Iskandardinata (Otista), Kelurahan Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (2/6/2022)

PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Dewan Samarinda buka suara soal penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Otto Iskandardinata (Otista), Kelurahan Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (2/6/2022).

Novan Syahronny Pasie, Anggota Komisi II DPRD Samarinda mengatakan, penertiban yang baru terjadi patut diapresiasi.

Sebab penertiban tersebut berjalan lancar tanpa hambatan dan tidak menimbulkan kericuhan seperti yang terjadi pada penindakan pertama di 25 Mei 2022 kemarin.

“Kita melihat penertiban hari ini, bisa dibilang masyarakat khususnya pedagang telah setuju dan mendukung langkah pemerintah. Kemudian kita juga patut mengapresiasi kesadaran pedagang yang ditertibkan,” ucap Novan, Kamis (2/6/2022).

Apresiasi ditujukan Novan bukan tanpa alasan, sebab berkaca dari penertiban pekan sebelumnya yang berjalan ricuh.

“Kalau melihat kejadian sebelumnya kami menduga adanya unsur propokator,” tambahnya.

Tindakan agresif masyarakat kepada petugas dengan mengacungkan senjata tajam saat itu tentunya tak dibenarkan Novan.

Sebab penertiban di kawasan jalur hijau kawasan Sungai Dama bahkan sudah jelas tertuang dalam peraturan daerah (Perda) nomor 19 tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

BERITA LAINNYA :  Kembangkan Talenta Difabel di Dunia Olahraga, Dispora Kaltim Ingin Bangun Sekolah Khusus Seperti SKODI Solo

“Karena hal ini sebenarnya sudah diperjelas dalam perda. Kemudian sudah juga sosialisasikan, jadi sebetulnya juga tidak perlu dengan serta-merta dilakukan penertiban kalau dasar hukumnya bisa dipahami semua,” paparnya.

Kendati di atas kertas aturan berkekuatan hukum telah lama dituang, namun Novan juga tak menampik bahwa kondisi lapangan begitu dilematis tak semulus di atas meja.

“Kondisi ini tentunya juga sangat dilematis. Karena kita juga harus berpikir, kalau kita berdagang jangan sampai merugikan orang lain dengan menimbulkan kemacetan. Di sisi lain juga, kita berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi terbaiknya bagi para pedagang agar kita mendapat win win solution,” tegasnya. (Advertorial)