PUBLIKKALTIM.COM – Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BATII) Kementerian Keuangan mengajukan usulan pagu anggaran sebesar Rp 1,55 triliun untuk tahun 2026. Lembaga yang baru berdiri pada 2025 ini berencana memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat transformasi digital, pengelolaan data, serta keamanan sistem informasi di lingkungan Kemenkeu.
Kepala BATII, Suryo Utomo, menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/9). Menurutnya, meski baru berusia satu tahun, BATII sudah ditugaskan untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai penggerak transformasi Kemenkeu, pengelola teknologi digital, serta pusat analisis data dan informasi ekonomi maupun keuangan.
“Terus terang saja, kami belum memiliki sejarah karena baru berdiri tahun 2025. Namun, fokus kami adalah melaksanakan sistem informasi, menjaga data, sekaligus menjalankan transformasi yang berkesinambungan agar Kemenkeu makin resilien,” ujar Suryo.
Sepanjang 2025, BATII telah menetapkan prioritas kerja berupa implementasi grand design transformasi Kemenkeu, interoperabilitas core system APBN, pengembangan program Satu Data Kemenkeu dan Kemenkeu AI, integrasi office automation, hingga modernisasi infrastruktur TIK.
Adapun strategi untuk 2026 mencakup pelaksanaan milestone transformasi Kemenkeu bersama seluruh unit eselon I, pemutakhiran tata kelola TIK, modernisasi infrastruktur digital, pengembangan core system APBN, serta penguatan keamanan informasi guna mencegah insiden kebocoran data. Selain itu, BATII juga menargetkan peningkatan kualitas jaringan internet, penggunaan teknologi tepat guna seperti Smart Data Center dan Kemenkeu Cloud Platform, serta pengembangan platform analitik dan AI mandiri.
Dari total usulan Rp 1,55 triliun tersebut, alokasi terbesar ada pada belanja barang operasional Rp 859,82 miliar, diikuti belanja modal Rp 642,26 miliar. Sementara itu, belanja pegawai dialokasikan Rp 12,03 miliar, dan belanja barang non-operasional Rp 35,10 juta.
Suryo menegaskan, seluruh strategi ini diarahkan untuk mendukung transformasi Kementerian Keuangan yang berkesinambungan dan berdampak, menghadirkan layanan digital yang lebih mudah serta andal, sekaligus memastikan ketersediaan data berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan.
(Redaksi)
