PUBLIKKALTIM.COM – Presiden Prabowo Subianto pernah ditawari suap sebesar US$1 miliar atau setara dengan Rp16,5 triliun.
Hal itu diungkap utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menghadiri acara Indonesia Berdoa yang digelar Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2025).
Dalam pidatonya, Hashim menuturkan bahwa peristiwa itu terjadi beberapa bulan lalu.
Kala itu, Prabowo menelepon dirinya di malam hari, dan dengan nada serius mengungkapkan bahwa ada pihak yang mencoba menyuapnya.
“Kenapa telepon? ‘Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang’,” kata Hashim menirukan perkataan sang kakak, Prabowo.
Hashim mengaku sempat bertanya kepada Prabowo soal jumlah yang ditawarkan.
Jawaban yang ia terima cukup mencengangkan: US$1 miliar, atau sekitar Rp16,5 triliun dengan kurs saat ini.
“Ya Pak Fahri (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) sudah dengar ya ceritanya. Saya buka saja. Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok US$1 miliar,” ujarnya di hadapan para peserta acara tersebut.
Hashim Juga Mengaku Ditawari US$1,5 Miliar
Tak hanya Prabowo, Hashim mengaku dirinya juga menjadi target suap oleh pihak-pihak tak dikenal.
Beberapa bulan setelah peristiwa yang dialami Prabowo, Hashim menyatakan ada upaya menyuap dirinya dengan tawaran lebih besar.
“Saya datang ke kakak saya. Saya bilang, ‘Eh, kamu mau disogok US$1 miliar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok US$1,5 miliar’,” ungkap Hashim sambil tertawa kecil.
Namun, sebagaimana Prabowo, ia menyatakan bahwa tawaran tersebut ia tolak mentah-mentah.
Hashim mengaitkan penolakannya dengan keyakinan akan perlindungan Tuhan.
“Saya kira Tuhan kita yang menolong. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba baik, setan-setan datang, Pak. Tapi ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa juga melindungi dia (Prabowo). Tuhan jaga saya,” ujarnya.
Belum Ada Penjelasan Resmi Soal Identitas Penyuap
Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai siapa pihak yang menawarkan suap tersebut, baik kepada Prabowo maupun Hashim.
Tidak disebutkan apakah kasus ini telah dilaporkan ke lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung.
Pernyataan Hashim juga belum dikonfirmasi secara langsung oleh Presiden Prabowo atau Istana Kepresidenan. Belum diketahui pula apakah ada bukti pendukung atas klaim tersebut, atau apakah ada proses hukum yang sedang berlangsung terkait kasus ini.
Terkait Upaya Pemberantasan Korupsi
Dalam pidatonya, Hashim menyebut peristiwa suap itu sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam memerangi korupsi dan praktik ilegal.
Ia menyoroti keberhasilan pemerintah dalam merebut kembali lahan-lahan negara yang sebelumnya digunakan secara ilegal oleh pengusaha.
“Pemerintah berhasil menguasai kembali sekitar 3,7 juta hektare hutan yang sebelumnya ditanami sawit ilegal. Begitu juga tambang-tambang ilegal mulai ditertibkan, dan mafia migas pun mulai dibongkar,” kata Hashim.
Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari ketegasan pemerintah dan integritas para pemimpinnya, termasuk Prabowo sendiri.
“Penjahat-penjahat tetap ada. Mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, mau sogok yang lain-lain. Kita harus waspada,” imbuhnya.
Hashim menutup pidatonya dengan ajakan untuk bersyukur dan tetap mendukung pemerintah dalam menghadapi cobaan besar selama setahun terakhir.
Reaksi Publik dan Harapan Transparansi
Pernyataan Hashim ini langsung menyedot perhatian publik dan media. Di media sosial, berbagai tanggapan bermunculan.
Sebagian netizen memuji integritas Prabowo dan Hashim karena menolak suap dalam jumlah fantastis.
Namun sebagian lainnya menuntut agar pernyataan tersebut tidak hanya menjadi narasi, melainkan dilanjutkan dengan langkah hukum yang transparan.
Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Yusril Adi Santosa, menilai bahwa jika benar terjadi, kasus ini seharusnya dilaporkan ke lembaga penegak hukum.
“Ini bukan soal pribadi. Jika ada upaya menyuap presiden atau pejabat tinggi negara, maka harus diproses secara hukum, agar menjadi pelajaran bagi semua pihak dan memperkuat pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pernyataan Hashim tersebut. (*)
