PUBLIKKALTIM.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai gelombang demonstrasi besar yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini merupakan akumulasi dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter yang sudah berlangsung lama.
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Menurutnya, tekanan berkepanjangan terhadap ekonomi nasional berakar pada kebijakan yang tidak tepat di masa lalu.
“Yang bapak-bapak rasakan adalah demo kemarin, itu terjadi karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter yang sebenarnya bisa kita kuasai,” ujar Purbaya.
Dalam forum tersebut, Purbaya juga mempertanyakan peran DPR RI selama ini. Ia heran mengapa masalah mendasar dalam pengelolaan fiskal dan moneter tidak kunjung dikritisi atau ditangani, padahal anggota DPR dan menteri keuangan sebelumnya memiliki intensitas pertemuan yang cukup tinggi.
Purbaya menyinggung periode kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang baru saja digantikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9).
“Komisi XI rapat dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) ratusan hari dalam setahun, tapi kenapa masalah ini tidak pernah dipertanyakan? Sekarang saya datang, justru pertanyaan banyak sekali, padahal seharusnya sudah dibahas waktu itu,” tegasnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam persoalan masa lalu. Ia berjanji akan fokus memperbaiki kesalahan kebijakan yang ada, sebelum melangkah ke reformasi struktural lainnya.
Salah satu strategi cepat (quick win) yang akan ditempuh adalah percepatan realisasi belanja anggaran. Purbaya menekankan, sekitar 90 persen perekonomian Indonesia digerakkan oleh permintaan domestik, sehingga belanja negara menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.
Menkeu baru ini juga menyatakan keyakinannya terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk dirinya menggantikan Sri Mulyani. Ia menegaskan pengalaman panjangnya dalam menghadapi krisis akan menjadi modal untuk mengelola perekonomian nasional.
Purbaya kemudian menyinggung kembali krisis moneter 1997-1998 sebagai pelajaran berharga. Menurutnya, Indonesia saat itu mengalami krisis paling parah dibanding negara Asia lainnya karena kebijakan moneter yang kacau.
“Saat itu bunga dinaikkan sampai 60 persen untuk menjaga rupiah, tapi di saat yang sama uang beredar justru tumbuh 100 persen. Jadi, kebijakannya kontradiktif. Inilah yang saya sebut melahirkan setan-setan dari kebijakan,” jelas Purbaya.
Ia menambahkan, kebijakan bunga tinggi saat itu justru menghancurkan sektor riil, sementara limpahan uang yang beredar menekan nilai tukar rupiah.
“Kita tanpa sadar membiayai kehancuran ekonomi sendiri. Bukan karena ekonom kita bodoh, tapi karena kita belum pernah menghadapi situasi semacam itu sebelumnya,” tandasnya.
Dengan refleksi sejarah tersebut, Purbaya menegaskan pihaknya akan berhati-hati dalam menyusun kebijakan agar tidak mengulang kesalahan yang sama, serta memastikan arah fiskal dan moneter ke depan benar-benar berpihak pada stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
(Redaksi)
