Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Satu Data Samarinda Tahun 2026.
Kegiatan itu berlangsung di Arutala Ballroom Lantai 4 Bapperida, Jalan Dahlia Nomor 81 Kompleks Balai Kota Samarinda pada, Rabu (30/9/2026).
Forum tersebut mengusung tema “Satu Data Berkualitas untuk Pertumbuhan Ekonomi, SDM Unggul, dan Infrastruktur yang Berkelanjutan”.
Dalam kesempatan itu, Saefuddin mengatakan pemerintah menghadapi berbagai pilihan strategis setiap hari, mulai dari menentukan prioritas pembangunan jalan hingga menetapkan wilayah yang membutuhkan penguatan investasi pendidikan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi, firasat, maupun rutinitas.
Setiap kebijakan publik, ucapnya, harus memiliki dasar data yang valid sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.
“Kebijakan publik harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang valid, mutakhir, dan terpercaya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Satu Data tidak berhenti sebagai slogan, dokumen, atau aplikasi.
Pemerintah perlu memastikan sumber daya manusia mampu mengelola sekaligus memanfaatkan data secara optimal.
“Dokumen dan aplikasi hanya menjadi tumpukan berkas digital belaka kalau tidak dilaksanakan. Program bagus, fasilitas ada, tetapi kalau SDM-nya tidak berjalan, tentu tidak maksimal,” jelasnya.
Saefuddin meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan pengelolaan data sebagai bagian dari prioritas kepemimpinan.
Ia menilai petugas pengelola data membutuhkan dukungan langsung dari pimpinan agar mampu menjalankan tugas secara maksimal.
Ia juga mendorong perangkat daerah membangun budaya berbagi data dan memperkuat proses validasi.
Menurutnya, sinergi antarlembaga akan membantu pemerintah menghasilkan data yang lebih lengkap dan dapat digunakan bersama.
“Bangun budaya berbagi data, jangan pelit. Kalau data memang harus bersinergi, kenapa tidak disampaikan kepada yang lain” katanya.
Saefuddin turut menekankan pentingnya transfer pengetahuan dari aparatur senior kepada generasi penerus.
Ia meminta pengalaman dan kemampuan aparatur diwariskan kepada para junior untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan. (*)
