Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Ia menjelaskan sejumlah perusahaan diduga menggunakan nama perusahaan lain untuk mendapatkan proyek pengadaan di BNPB.
Namun, perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan justru mengerjakan proyek tersebut.
“Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan),” kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Selain praktik pinjam bendera, KPK juga menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang mendapat penunjukan langsung.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga harus menyanggupi pemberian sejumlah uang kepada oknum pejabat BNPB sebagai imbalan untuk memperoleh proyek.
Budi menyebut penyidik juga mendalami dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaan barang dan jasa.
KPK menduga pelaku menggunakan selisih harga tersebut untuk memberikan kickback kepada sejumlah oknum di lingkungan BNPB.
Penyidik kini menelusuri aliran uang yang diduga dikelola Bima Setiawan dan Richard Erlangga.
KPK ingin mengetahui penggunaan uang tersebut sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari praktik tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga memeriksa mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, sebagai saksi.
Pemeriksaan berlangsung pada Kamis pekan sebelumnya melalui kerja sama antara penyidik KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Budi mengatakan penyidik meminta keterangan Suharyanto terkait proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Penyidik juga mendalami mekanisme penunjukan langsung perusahaan penyedia barang dan jasa.
Selain Suharyanto, penyidik turut memeriksa seorang deputi BNPB yang masih berstatus TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan BNPB atau Korsespim.
KPK mendalami kemungkinan benturan kepentingan dalam penunjukan perusahaan pelaksana proyek.
Penyidik juga menggali informasi mengenai dugaan pemberian kickback kepada oknum pejabat.
Budi memastikan KPK terus berkoordinasi dengan Puspom TNI untuk memperlancar pemeriksaan saksi, khususnya terhadap personel militer yang terkait dengan perkara tersebut.
KPK membagi perkara dugaan korupsi pengadaan BNPB ini ke dalam dua klaster.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa periode 2024–2026.
Dalam klaster pertama, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bima Setiawan selaku tenaga ahli BNPB, serta Richard Erlangga yang juga merupakan tenaga ahli.
KPK menduga sejumlah perusahaan yang memperoleh proyek melalui mekanisme penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan.
Bima diketahui merupakan adik Suharyanto.
Sementara itu, klaster kedua melibatkan Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarian, dan Gery Prasetiawan.
Melalui penyidikan kedua klaster tersebut, KPK terus menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengadaan, aliran dana, serta keterlibatan pihak-pihak lain.
Penyidik juga mendalami peran masing-masing tersangka untuk mengungkap keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi dana kebencanaan tersebut.
Berikut ini dua klaster dalam kasus ini dan daftar tersangkanya.
Klaster Pertama:
1. Gery Prasetiawan selaku pihak swasta
2. Syifa Nrika Ghifarian selaku swasta
3. Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK
4. Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
5. Richard Erlangga selaku Tenaga ahli Suharyanto
Klaster Kedua:
1. Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu
2. Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB;
3. Syifa Nrika Ghifarin (SNG) selaku pihak swasta
4. Gery Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta. (*)