Suyudi menyampaikan temuan tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga,” kata Suyudi.
Ia kemudian menyebut anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa sebagai pihak yang diduga menjadi sasaran.
Meski mengungkap daftar sasaran tersebut, Suyudi menegaskan bahwa penyidik masih mendalami seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara ini.
Ia mengingatkan bahwa penyebutan nama lembaga maupun kelompok masyarakat dalam daftar sasaran tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
“Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.
Dengan demikian, penyidik perlu membedakan pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dengan pihak yang memiliki keterlibatan dalam perbuatan pidana.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyidik juga menduga aktivitas penyadapan menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta dan pertanggungjawaban hukum para tersangka. (*)
