PUBLIKKALTIM.COM – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memicu perhatian publik.
Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut pada Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan bahwa informasi pengunduran diri Gibran benar.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.
Sementara itu, Kapoksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan DPR tetap melanjutkan agenda Hak Menyatakan Pendapat (HMP), meskipun muncul kabar pengunduran diri Gibran.
Khozin mengatakan rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) tetap mengagendakan pengumuman usulan HMP.
Menurutnya, DPR harus menjalankan proses yang sudah masuk dalam agenda kelembagaan.
“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang paripurna pada Kamis siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tegas Khozin.
Ia menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, proses HMP berpotensi kehilangan objek.
Dengan demikian, DPR tidak perlu melanjutkan proses tersebut dan akan menyesuaikan langkah berikutnya dengan ketentuan perundang-undangan.
Khozin merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam ketentuan tersebut, MPR harus memilih Wapres dari dua calon yang diajukan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Ia juga menyebut Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur pengajuan dua calon Wapres oleh Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Khozin berharap polemik ijazah Gibran segera berakhir, baik melalui mekanisme HMP maupun pengunduran diri.
Ia juga mendorong DPR memasukkan evaluasi terhadap regulasi kepemiluan dalam revisi UU Pemilu yang sedang dibahas Panja Komisi II.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memperbaiki mekanisme dan tahapan pendaftaran pemilu pada masa mendatang. (*)
