Mardani menyebut dukungan anggota DPR terus bertambah.
Bahkan, jumlah anggota yang telah menyatakan dukungan mencapai lebih dari 50 orang dari berbagai fraksi.
“Hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain,” ujar Mardani di kompleks parlemen.
Dukungan Anggota DPR Melampaui Syarat Minimal
Mardani menjelaskan, setiap fraksi sebelumnya telah membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat secara internal.
Setelah memperoleh kesepakatan, masing-masing fraksi mengumpulkan tanda tangan anggota untuk memperkuat usulan tersebut.
Menurutnya, jumlah dukungan yang terkumpul sudah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR.
“Karena kemarin sudah sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan, dari seluruh fraksi,” katanya.
Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat
Hak Menyatakan Pendapat memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut juga diperinci melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.
Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
DPR dapat mengajukan HMP apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau kondisi ketika presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Meski dukungan telah melampaui 50 anggota, DPR tetap harus mengikuti tahapan konstitusional.
Rapat Paripurna harus memenuhi kuorum kehadiran minimal dua pertiga anggota DPR dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila DPR menyetujui pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh wakil presiden, DPR dapat meneruskan proses tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme konstitusi. (*)
