PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya dalam menyalurkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi agar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin.
Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas, usai pelaksanaan uji coba operasi pasar LPG subsidi, Senin (17/6/2025).
Dalam operasi pasar tersebut, Pemkot mendistribusikan sebanyak 11.720 tabung LPG 3 kg.
Namun, masih terdapat sisa stok meskipun telah dialokasikan untuk warga penerima manfaat.
“Kalau barang subsidi masih tersisa, itu artinya sasaran utama sudah terpenuhi. Tapi tetap saja, masih banyak warga yang tidak berhak justru ikut menikmati,” ujar Marnabas.
Ia menjelaskan bahwa gas elpiji bersubsidi hanya boleh dibeli oleh pemegang kartu kendali yang telah dibagikan kepada sekitar 20 ribu warga miskin.
Jika masih ada sisa, tabung LPG tersebut dijual kepada masyarakat umum agar tidak kembali ke pangkalan.
“Pemegang kartu kendali itu sudah dapat. Sisanya kita jual saja, daripada kembali ke pangkalan,” tegasnya.
Marnabas juga mengingatkan agar warga miskin yang belum terdata segera melapor melalui ketua RT setempat.
Jika tidak ditanggapi, masyarakat bisa langsung melapor ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Kami bantu, jangan cuma teriak-teriak. Datang saja, kami fasilitasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa data penerima subsidi akan terus diperbarui karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat bersifat dinamis.
“Hari ini kaya, besok bisa jatuh miskin. Sebaliknya juga bisa. Jadi, update data itu penting dan kami buka ruang itu,” jelasnya.
Selain memastikan subsidi tepat sasaran, Marnabas mengungkapkan bahwa ada usulan dari warga agar pemerintah menyediakan LPG 3 kg non-subsidi.
Alasannya, ukuran tabung yang kecil lebih mudah digunakan oleh sebagian masyarakat mampu.
“Ada yang bilang tabung kecil lebih enak diangkat. Jadi, kita coba usulkan ke pusat agar tersedia LPG 3 kg non-subsidi,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan operasi pasar, Pemkot Samarinda juga menindak dua pangkalan LPG yang ketahuan menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kedua pangkalan tersebut langsung ditutup.
Namun, Marnabas mengakui bahwa penutupan pangkalan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Ini jadi PR juga. Kalau kita tutup pangkalan, warga bingung mau beli di mana. Solusinya, stok akan kita alihkan ke pangkalan lain,” pungkasnya. (*)
