PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) memimpin langsung Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 Perumda Varia Niaga Kota Samarinda, Selasa (16/12/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II Balaikota Samarinda.
Dalam rapat tersebut, Andi Harun didampingi Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan, Asisten II Marnabas Patiroy, Kepala Bagian Ekonomi Setda Samarinda Nadya Turisna, serta Direktur Utama Perumda Varia Niaga, Syamsuddin Hamade.
Sepanjang rapat, Andi Harun mencermati secara detail paparan Direksi terkait RKAP 2026.
Ia menelaah realisasi dan estimasi laba rugi, analisis rasio keuangan, proyeksi kinerja berbagai bidang usaha, hingga rencana belanja perusahaan.
Penelaahan tersebut dilakukan untuk memastikan arah bisnis perusahaan berjalan secara hati-hati dan berkelanjutan.
RKAP Harus Jadi Momentum Konsolidasi
Dalam arahannya, Andi Harun menegaskan RKAP 2026 tidak boleh dimaknai semata sebagai rencana ekspansi usaha.
Ia meminta manajemen menjadikan RKAP sebagai momentum konsolidasi internal perusahaan.
Ia menekankan bahwa peningkatan belanja harus diikuti dengan kinerja laba yang nyata dan terukur.
Untuk itu, Andi Harun menetapkan tiga fokus utama yang wajib dijalankan Perumda Varia Niaga, yakni profit equity, cost efficiency, dan risk management.
Ia juga meminta Dewan Pengawas memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten oleh Direksi.
Prioritaskan Usaha Potensial dan Evaluasi Unit Bermargin Rendah
Secara teknis, Andi Harun mengarahkan restrukturisasi model bisnis melalui evaluasi unit usaha dengan margin rendah.
Evaluasi tersebut tidak bertujuan menghapus usaha, melainkan menajamkan strategi dan pendekatan pemasaran agar lebih efisien dan sesuai karakter bisnis.
Dari paparan kinerja, Andi Harun menilai jasa pergudangan dan assist kapal sebagai bidang usaha yang layak diprioritaskan.
Pada jasa pergudangan, ia mendorong peningkatan kualitas layanan disertai investasi terukur untuk meningkatkan nilai tambah dan keuntungan jangka panjang.
Sementara pada usaha assist kapal, Wali Kota membuka peluang pengembangan lebih lanjut, termasuk opsi kepemilikan kapal oleh Perumda.
Menurutnya, kepemilikan aset sendiri berpotensi memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan skema bagi hasil sebagai operator.
Tekan Biaya dan Moratorium Utang
Dalam aspek pengendalian biaya, Andi Harun menargetkan penurunan cost of revenue minimal 5 persen, bahkan hingga 10 persen jika memungkinkan.
Ia juga meminta belanja head office berbasis output dan indikator kinerja utama (KPI) agar dampaknya terhadap kinerja perusahaan dapat diukur.
Selain itu, Andi Harun menetapkan moratorium penambahan utang jangka panjang.
Perumda Varia Niaga diminta fokus melunasi kewajiban yang ada guna menekan beban biaya tinggi.
Menutup rapat, Andi Harun menginstruksikan evaluasi RKAP dilakukan setiap semester.
Jika terjadi deviasi lebih dari 10 persen, manajemen wajib melakukan koreksi.
Ia juga meminta penyempurnaan RKAP segera dilakukan agar dapat segera disahkan. (*)
