PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota Samarinda mulai menyoroti aspek manajerial dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), menyusul temuan bahwa beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kesulitan melakukan pemesanan bukan karena pasokan Pertamina terbatas, melainkan akibat lemahnya modal kerja pengelola SPBU.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan, hasil pengecekan terhadap 30 SPBU di Samarinda menunjukkan bahwa secara umum stok BBM di kota ini masih tergolong aman. Namun, temuan lapangan menunjukkan beberapa SPBU tidak mampu melakukan pemesanan maksimal karena sistem pembelian yang mengharuskan pembayaran di muka.
“Sistemnya kan bayar dulu, baru kirim. Jadi kalau pengusaha SPBU-nya modalnya cekak, ya minyaknya datang terbatas,” ujar Andi Harun, Jumat (23/5/2025).
Melihat kondisi tersebut, Pemkot Samarinda langsung melakukan identifikasi terhadap SPBU yang bermasalah dalam operasionalnya, terutama yang mengalami kendala modal. Langkah ini, menurut Andi, dilakukan sebagai bentuk pembinaan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban karena lemahnya manajemen SPBU. Maka kita data dulu, dan akan cari pola pembinaan atau kerja sama dengan pihak lain jika dibutuhkan,” tegasnya.
Isu lain yang menjadi perhatian serius adalah praktik pengisian berulang atau pengetapan, yaitu aksi mengisi BBM berkali-kali menggunakan barcode yang sama. Fenomena ini, yang sebelumnya sulit dideteksi, kini mulai terbaca melalui analisis data digital seperti jenis kendaraan, warna plat, hingga pola antrean.
“Modifikasi tangki dan pengisian berkali-kali itu bukan hal baru. Tapi sekarang kami punya datanya. Kami sedang telusuri apakah ini ada unsur kesengajaan SPBU atau murni celah sistem barcode,” jelasnya.
Meskipun demikian, Andi Harun tetap memberikan apresiasi terhadap sistem barcode digital Pertamina, namun ia mendorong agar perbaikan sistem segera dilakukan, apalagi menjelang Hari Raya Iduladha yang diprediksi akan meningkatkan permintaan BBM.
“Pertamina harus terus jaga kelancaran pasokan. Sistem barcode bagus, tapi masih ada ruang untuk penyalahgunaan. Itu yang harus kita tutup, demi keadilan distribusi BBM di Samarinda,” tandasnya.
(Redaksi)
