PUBLIKKALTIM.COM – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional.
Hingga pertengahan 2025, pembangunan IKN tercatat telah menyerap anggaran sebesar Rp151,08 triliun, yang terdiri dari dana APBN dan investasi swasta.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa dari total tersebut, sekitar Rp89 triliun bersumber dari APBN, sedangkan Rp58,41 triliun berasal dari investasi swasta.
Adapun tambahan investasi senilai Rp3,65 triliun baru saja dikucurkan oleh lima perusahaan pada Mei lalu.
“Pemerintah telah menyiapkan rencana program dan anggaran untuk pembangunan IKN hingga tahun 2029. Khusus infrastruktur 2025–2028, kebutuhan dari APBN sebesar Rp48,8 triliun telah disetujui Presiden dalam Ratas pada Januari dan Februari 2025,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (12/2).
IKN, yang dirancang sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta, awalnya ditargetkan pembangunannya akan dibiayai 80 persen oleh swasta dan hanya 20 persen oleh negara.
Namun, hingga saat ini, porsi dana dari APBN masih dominan.
Tambahan investasi swasta terbaru berasal dari lima perusahaan, PT Solusi Harapan Nusantara, PT Makmur Berkah Hotel (MBH), PT Australia Independent School (IAS) Nusantara, PT Maxi Nusantara Raya dan PT Kreasibeton Nusapersada.
Meski demikian, realisasi investasi swasta masih jauh dari target, memunculkan kekhawatiran terkait beban fiskal jangka panjang.
Di tengah progres pembangunan, muncul wacana moratorium dari kalangan DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menyatakan bahwa Partai Nasdem telah mengusulkan peninjauan ulang proyek IKN, termasuk kemungkinan penghentian sementara pembangunan.
“Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam,” ujar Bahtra kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (22/7).
Ia menambahkan, keputusan tersebut akan diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk manfaat proyek terhadap rakyat, efektivitas penggunaan anggaran, dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek IKN yang dirintis oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah juga memastikan dukungan pendanaan APBN akan berlanjut hingga fase pembangunan berikutnya.
IKN ditargetkan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju pada 2045, namun tantangan pembiayaan dan dinamika politik menjadi faktor krusial dalam menentukan masa depan megaproyek tersebut. (*)
