PUBLIKKALTIM.COM – Meski kebijakan efisiensi anggaran mulai diterapkan jelang akhir tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda tetap menunjukkan sikap optimistis.
Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menegaskan semangat pembangunan tidak boleh padam di tengah keterbatasan.
“Kami harus tetap optimis. Masa tidak ada kegiatan? Mau itu kegiatan dari kami, dari provinsi lewat bantuan keuangan, atau dari pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), semua tetap kami dorong,” ujar Desy saat ditemui baru-baru ini.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan alasan untuk berhenti bekerja. Justru di masa seperti ini, kata Desy, dibutuhkan kreativitas untuk mencari alternatif sumber pendanaan.
“Itu bukan hanya dana kota. Bisa dari provinsi, bisa dari pusat, atau melalui Kementerian PUPR. Celah-celah dana itu yang sedang kami gali. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada APBD Samarinda,” jelasnya.
Desy memaparkan, arah pembangunan PUPR Samarinda dalam lima tahun ke depan akan difokuskan pada penyelesaian kawasan, bukan sekadar proyek per titik.
Strategi ini diambil agar pembangunan infrastruktur di Kota Tepian lebih terintegrasi dan berdampak luas.
“Kami sudah tidak lagi bicara titik-titik seperti di Juanda, Antasari, atau Suryanata. Sekarang fokusnya kawasan, misalnya penyelesaian kawasan Sempaja. Itu prioritas kami. Karena pembangunan yang efektif itu ketika satu kawasan tuntas, bukan potong-potong,” ungkapnya.
Meski demikian, Desy mengakui adanya penyesuaian pada sejumlah kegiatan fisik akibat efisiensi anggaran. Pembangunan gedung baru menjadi salah satu sektor yang kemungkinan besar ditunda tahun depan.
“Mungkin tidak ada lagi pembangunan gedung-gedung baru. Kami harus realistis, karena kebijakan efisiensi diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar,” ujarnya.
Namun, kegiatan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur dipastikan tetap berjalan seperti biasa.
“Kalau untuk jalan, masih ada UPTD yang menangani. Jadi pemeliharaan tetap dilakukan. Mungkin yang dikurangi itu pembangunan baru, bukan perawatan,” tambahnya.
Menjelang akhir tahun, serapan anggaran Dinas PUPR Samarinda tercatat masih di kisaran 50 persen. Meski demikian, Desy optimistis angka tersebut akan meningkat seiring percepatan penyelesaian proyek.
Menariknya, ia mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya serapan bukan karena hambatan birokrasi, melainkan kebiasaan rekanan kontraktor.
“Kontraktor kami itu kayaknya sugih semua,” ujarnya sambil tersenyum.
“Mereka tidak dilarang menagih pembayaran, tapi kadang malas menagih. Biasanya mereka hanya menagih tiga kali selama proyek, padahal bisa setiap bulan.”
Dalam sistem proyek, lanjut Desy, kontraktor memiliki hak menagih sesuai kemajuan pekerjaan.
Namun, proses itu tetap membutuhkan kelengkapan dokumen seperti laporan konsultan dan berita acara pekerjaan.
Desy menegaskan, meski dihadapkan pada tekanan efisiensi dan tantangan administrasi, Dinas PUPR Samarinda akan terus menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat diyakini mampu menjaga momentum pembangunan.
“Yang penting semangatnya jangan padam. Kami di PUPR tidak boleh berhenti hanya karena efisiensi. Justru di situ kami diuji, bagaimana tetap bisa bekerja efektif dengan sumber daya yang terbatas,” pungkasnya. (*)
