PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyoroti peraturan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kalimantan Timur (Kaltim) di Kabupaten Berau.
Diketahui, dalam perlombaan Porprov tersebut ada sebuah aturan untuk peserta, pelatih, maupun official yang ingin melakukan protes maka diwajibkan untuk membayar Rp 10 juta kepada panitia.
Hal tersebut mendapat sorotan dari Walikota Samarinda, Andi Harun.
Menurutnya peraturan tersebut sangatlah aneh dan tidak masuk akal.
“Jika ada protes katanya harus membayar uang senilai Rp 10 juta. Bagaimana mungkin sebuah event yang di dalamnya memungkinkan sebuah atlet memperjuangkan haknya dan pelatih membela atletnya justru harus membayar,” ujar Andi Harun kepada awak media.
“Berangkat aja susah apalagi bayar protes, masa bayar?,” tambahnya.
Andi Harun meminta kepada KONI Provinsi dan panitia Proprov untuk mengevaluasi peraturan tersebut.
“Saya mohon kepada KONI Provinsi dan Panitia untuk meninjau kembali peraturan ini, karena ini sangat tidak adil bagi para atlet,” ucapnya.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Samarinda itu mengatakan, bahwa dirinya sangat keberatan dengan peraturan tersebut.
“Dengan adanya aturan itu, pastinya pelatih cabor akan mengurungkan niatnya untuk protes. Apalagi di situasi ekonomi yang belum terlalu membaik setelah terdampak Covid-19,” imbuhnya.
“Kalau bayarnya 1 juta okelah, pelatih dan pimpinan cabor bisa urunan,” lanjutnya. (redaksi)
