Aliansi IWD Gelar Aksi Damai Berisi Kebijakan Pemerintah yang Mematikan Masyarakat

oleh -
oleh
Massa aksi di persimpangan Jln. AWS, Jumat (14/2/2020) siang

PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Aliansi Internasional Women Day (IWD) merayakan hari kasih sayang atau ‘Valentine Day’ di 14 Februari dengan melakukan aksi damai di perempatan jalan Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Jumat (14/2/2020).

Menyampaikan bahwa momen valentine ini harusnya diberikan kepada pejabat struktural pemerintahan daerah, untuk bersikap kasih sayang kepada rakyatnya, yakni tidak melakukan hal-hal di luar dari kepentingan masyarakat.

Koordinator aksi Andi Nurfadillah mengatakan, aksi tersebut diberi tema Black Valentine.

“Hari valentine ini, digambarkan sebagai hari kasih sayang. Tetapi di Samarinda gak ada yang namanya benar-benar kasih sayang,” kata Andi.

“Hari ini, kebijakan-kebijakan pemerintah harus dipertanyakan. Kebijakan yang diberikan pemerintah justru bukan memberikan kasih sayang melainkan mematikan masyarakatnya sendiri dengan kepentingan mereka,” lanjutnya.

Mereka menilai, Provinsi Kaltim sedang berada dalam krisis cengkraman sosial dan sedang dihantui kerusakan lingkungan.

“Sebutan paru-paru dunia kepada Kaltim, sepertinya saat ini sudah tidak layak lagi. Hutan sudah banyak yang beralih fungsi. Perusahaan batu bara dan perkebunan kelapa sawit memiliki peran utama dalam kerusakan hutan dan lahan di Bumi Etam,” pungkasnya.

BERITA LAINNYA :  Detik-detik TimSar Evakuasi Seorang Pelajar yang Jatuh di Gunung Piramid, Bondowoso, Jawa Timur

Adapun terdapat beberapa tuntutan yang mereka bawakan, yaitu stop bullying terhadap korban kekerasan seksual. Usut tuntas 36 orang di lubang tambang. Tolak rancangan peraturan daerah (Raperda) anti LGBT. Tolak penghancuran alam dengan alasan pembangunan, serta tangkap, adili, dan penjarakan korporasi perusak lingkungan.

Selain itu, bebaskan tanpa syarat aktivis pembebasan Papua. Tolak RUU Cilaka Ominibus Law. Hentikan refresifitas TNI, Polri, dan Ormas reaksioner terhadap gerakan rakyat. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan terakhir tuntaskan persoalan banjir yang melanda Kaltim. (*)

1.158 Tayangan