Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, meminta negara-negara ASEAN mengutamakan komunikasi dan kerja sama untuk menyelesaikan persoalan kabut asap lintas batas.
Anindya menilai perdebatan yang terus berkembang di media tidak akan memberikan solusi bagi masalah karhutla yang berulang setiap tahun.
Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, di tengah besarnya kepentingan perdagangan dan investasi di kawasan.
“Saya rasa untuk bolak-balik di dalam narasi apalagi di media, saya rasa tidak membawa solusi, ya,” ujar Anindya, Kamis (22/10/2026).
Polemik kabut asap meningkat setelah anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak negara-negara kawasan memperlakukan Indonesia sebagai pihak yang dikucilkan akibat krisis tersebut.
Polusi udara turut mengganggu aktivitas masyarakat Malaysia hingga mendorong penutupan sejumlah sekolah.
Anindya menegaskan Indonesia perlu menjaga hubungan dengan Malaysia dan Singapura karena negara-negara ASEAN memiliki kepentingan ekonomi yang besar.
Sebagai Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), ia menilai komunikasi yang baik dapat membantu negara-negara kawasan menghadapi persoalan bersama.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak kabut asap tidak hanya dirasakan satu negara, tetapi turut memengaruhi masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Dampak bencana alam dan gangguan lingkungan terhadap pelaku usaha tercermin dalam survei Kadin Business Pulse Kuartal III-2026.
Survei terhadap anggota Kadin menunjukkan 57,9 persen responden mengaku usahanya terdampak bencana alam atau gangguan lingkungan dalam 12 bulan terakhir.
Karhutla menjadi salah satu bencana yang paling banyak dilaporkan, dengan porsi 13 persen responden.
Adapun dampak yang paling banyak dirasakan pelaku usaha meliputi kenaikan biaya operasional sebesar 13,5 persen, penurunan penjualan atau permintaan sebesar 11,8 persen, serta gangguan transportasi dan logistik sebesar 10,8 persen.
Anindya menilai Indonesia perlu menangani karhutla secara serius, terutama karena karakteristik lahan gambut menyimpan risiko kebakaran yang sulit dikendalikan.
Anindya menyatakan Kadin mendukung langkah pemerintah mendisiplinkan perusahaan yang melanggar aturan karhutla.
Namun, ia meminta aparat menegakkan hukum berdasarkan data dan fakta yang jelas agar dunia usaha memperoleh kepastian hukum.
Ia juga mengimbau perusahaan anggota Kadin meningkatkan upaya pencegahan kebakaran.
Kadin, katanya, siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah karhutla berulang sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi di Indonesia. (*)
