Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sejumlah kajian tersebut setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri ekonomi serta Gubernur Bank Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
DEN mendorong pemerintah memperkuat transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial melalui sistem portal terpadu digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Luhut menyebut Presiden akan meluncurkan program tersebut pada 10 November 2026.
Anggota DEN Firman Hidayat menjelaskan, pemerintah telah menguji coba sistem Perlinsos di 514 kabupaten/kota.
Program ini mencatat 11,5 juta kepala keluarga (KK) dan melibatkan 775.000 agen untuk membantu masyarakat mendaftarkan diri ke basis data digital.
DEN juga mengevaluasi dampak program MBG terhadap kehadiran siswa, semangat belajar, kualitas makanan, dan pemerataan penerima manfaat.
Firman mengungkapkan bahwa siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran dibandingkan siswa nonpenerima.
Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG menyatakan bahwa menu berkualitas meningkatkan semangat belajar mereka.
Namun, DEN menemukan distribusi penerima manfaat masih terkonsentrasi di perkotaan.
Siswa dari keluarga mampu juga masih menerima manfaat dalam jumlah yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, DEN mendorong pemerintah memprioritaskan masyarakat miskin, wilayah pedesaan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
DEN mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak El Nino dan La Nina terhadap produksi serta ketersediaan pangan.
Pemerintah perlu menyiapkan stok pangan, menyesuaikan jadwal tanam padi, menyediakan pompa air, dan memetakan wilayah rawan kekeringan maupun banjir.
Selain itu, DEN merekomendasikan percepatan hilirisasi nikel, aluminium, dan komponen baterai litium untuk meningkatkan nilai tambah industri serta ekspor nasional.
DEN bersama kementerian dan lembaga terkait turut membahas ketahanan energi, termasuk pengendalian harga BBM bersubsidi, penguatan pengadaan bahan bakar, dan peningkatan ketepatan sasaran subsidi energi.
Pemerintah juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan air di lahan gambut serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Terakhir, DEN mendorong reformasi pasar modal melalui penegakan aturan dan perbaikan tata kelola untuk merespons gejolak pasar.
Sekretariat Kabinet menyatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kajian dan data DEN sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
DEN menekankan pentingnya penggunaan data akurat dan berbasis studi untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. (*)
