CCTV Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo Dicopot, Mahfud Md Sebut Bisa Masuk Ranah Pidana

oleh -
Mahfud MD/detik.com

PUBLIKKALTIM.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan perbuatan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo mencopot kamera pengawas atau CCTV di rumah dinasnya dalam peristiwa kematian Brigadir J bisa dipidana.

“Pencopotan CCTV itu bisa masuk ranah etik dan bisa masuk ranah pidana. Bisa masuk dua-duanya,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/8/2022).

Menurut Mahfud Md, langkah Irjen Sambo mencopot CCTV di rumahnya bisa melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional.

“Namun sekaligus juga bisa pelanggaran pidana karena ‘obstraction of justice’ dan lain-lain,” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, sanksi pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana berbeda.

Kalau pelanggaran etik hanya diusut Komisi Disiplin dengan sanksi pemecatan, penurunan pangkat, teguran, dan lainnya.

Sedangkan peradilan pidana diputus oleh hakim yang hukumannya berupa sanksi pidana seperti masuk penjara, hukuman mati, pidana seumur hidup, perampasan harta hasil tindak pidana, dan lain-lain.

Eks Kadiv Propam Polri itu akan menjalani masa penempatan di sana selama 30 hari.

BERITA LAINNYA :  Usai Minta Keterangan Tim Dokter Forensik Polri, Komnas HAM Sebut Brigadir J Ditembak dari Jarak Berbeda-Beda

Penahanan dilakukan setelah tim Inspektorat Khusus atau Irsus Polri menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Sambo di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kasus kematian Brigadir J kini ditangani tim khusus Polri.

Dalam kasus ini, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Bharada E juga menyatakan mundur tanpa alasan yang diumumkan ke publik. (*)