Ia menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut harus berjalan seiring dengan langkah mitigasi banjir yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permintaan itu disampaikan Andi Harun saat menerima pemaparan rencana pembangunan RS KORPRI dari jajaran Pemprov Kaltim dan konsultan perencana di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Jumat (23/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Samarinda, Marnabas Patiroy, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, memimpin rombongan Pemprov Kaltim bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Andi Harun mengapresiasi koordinasi Pemprov Kaltim dalam mempersiapkan pembangunan rumah sakit tersebut.
Namun, ia meminta konsultan dan instansi terkait mengkaji dampak pembangunan terhadap kondisi lingkungan, terutama karena kawasan Sempaja memiliki fungsi resapan dan tampungan air.
Menurutnya, perubahan kondisi lahan akibat penimbunan mengharuskan perencana menyesuaikan desain pembangunan.
Sejak awal, ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan sistem fondasi pancang agar pembangunan tidak mengabaikan fungsi resapan air.
Selain itu, perencana perlu mengkaji kebutuhan kapasitas tampungan air sekitar 13.000 meter kubik untuk mengompensasi fungsi tampungan air yang sebelumnya tersedia di kawasan tersebut.
“Intinya, saya sangat mengapresiasi koordinasi ini. Saya tidak ada masalah dengan pembangunan rumah sakit. Yang terpenting, pengendalian banjirnya harus bisa kita pertanggungjawabkan bersama kepada masyarakat,” tegasnya.
Andi Harun menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda siap mendukung kelancaran pembangunan RS KORPRI.
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak memastikan solusi pengendalian banjir melalui kajian teknis yang memadai sebelum melanjutkan tahapan perencanaan.
Ia menegaskan, sikap Pemkot bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk mencegah risiko yang dapat merugikan warga di sekitar lokasi proyek.
Karena itu, ia meminta konsultan perencana merevisi dokumen perencanaan dengan mengacu pada kajian teknis dan rekomendasi instansi terkait.
Selanjutnya, Pemkot dan Pemprov akan mengasistensi hasil revisi bersama Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kedua pemerintah akan menuangkan kesepakatan dan rekomendasi teknis dalam berita acara yang ditandatangani bersama sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban.
Andi Harun menegaskan, pembangunan RS KORPRI harus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan tanpa mengabaikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan dan perencanaan yang matang, seluruh pihak diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan. (*)
