Dikritik DPR Soal Kenaikan Tarif Candi Borobudur, Politisi Partai Demokrat Sebut Respon Luhut Terlalu Lebay

oleh -
oleh
Luhut Binsar Pandjaitan

PUBLIKKALTIM.COM – DPR RI buka suara terkait pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menganggap kritik soal kenaikan tarif Candi Borobudur hanya untuk mencari popularitas.

Menurut anggota Komisi II DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera, tak ada yang keliru dengan kritik yang disampaikan anggota dewan terhadap pemerintah terkait suatu kebijakan.

“Setuju. Nggak boleh menyerang pribadi. Tapi kebijakannya boleh,” ujar Mardani lewat pesan singkat merespons pernyataan Luhut, Kamis (9/6).

Mardani  menyatakan, DPR justru perlu menyampaikan kritik kepada pemerintah, termasuk kepada Luhut jika kebijakan yang diambil dinilai keliru salah satunya terkait kenaikan harga minyak goreng.

“Justru DPR perlu mengkritik pemerintah. Termasuk Pak LBP jika ada kebijakan yang tidak tepat. Naiknya harga minyak goreng salah satunya,” ujar Mardani.

Selain Mardani Ali Sera, politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga ikut berkomentar.

Kamhar menilai respons Luhut atas kritik dari masyarakat dan DPR terkait kenaikan candi Borobudur terlalu lebay.

Pasalnya, kata Kamhar, kritik dari anggota dewan merupakan aspirasi dari masyarakat.

Menurut Kamhar, menaikkan harga tiket masuk Candi Burobudur di tengah ekonomi yang baru pulih dari pandemi tidak sensitif terhadap masyarakat.

BERITA LAINNYA :  Tanggapi Tuduhan Andi Arief Sebut Mau Gulingkan Moeldoko, Ruhut Sitompul: Mantan Narkoba Tukang Nyabu

Karenanya, ia menyayangkan pernyataan Luhut yang menganggap kritik tersebut hanya untuk mencari popularitas.

“Sangat disayangkan juga jika kemudian Pak LBP tak memahami dan menghargai Anggota DPR dalam menjalankan fungsi kedewanannya, malah menuduh Anggota DPR mencari popularitas,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat di Badan Anggaran DPR, Luhut mengingatkan agar anggota dewan tak perlu mencari popularitas dengan mengkritik dirinya.

Dia mengaku hanya seorang pelaksana tugas presiden dan tak keluar dari kewenangannya. Ia juga menegaskan semua tugas yang ia lakukan telah berbasis data dan studi.

“Jadi jangan cari, mohon maaf bapak ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Saya ini hanya pelaksana saja Pak,” tutur Luhut, Kamis (9/6). (*)