Dasco menjelaskan, setiap calon anggota legislatif (caleg) menyerahkan data dan dokumen persyaratan kepada KPU saat mengikuti proses pencalonan.
Karena itu, masyarakat bisa menelusuri informasi mengenai latar belakang para anggota DPR ketika mereka masih berstatus sebagai calon legislatif.
“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, masyarakat dapat memeriksa data para anggota DPR melalui informasi pencalonan yang tersimpan di KPU.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi, pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” imbuhnya.
Sebelumnya, petisi yang dibuat Farida Octavia melalui platform Change.org berhasil mengumpulkan lebih dari 21.000 tanda tangan.
Petisi tersebut meminta seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada masyarakat.
Pembuat petisi menilai keterbukaan informasi pendidikan dapat membantu publik mengetahui rekam jejak para wakil rakyat.
Farida mengajukan tiga tuntutan utama melalui petisi tersebut.
Pertama, ia meminta pimpinan DPR RI mewajibkan seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi, termasuk gelar akademik.
Kedua, petisi mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif.
Farida juga meminta lembaga terkait mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut agar masyarakat dapat mengaksesnya secara luas.
Ketiga, Farida meminta seluruh anggota DPR RI secara sukarela mempublikasikan dokumen ijazah masing-masing.
Menurut isi petisi, langkah tersebut dapat menjadi bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Petisi ini menempatkan keterbukaan riwayat pendidikan sebagai tuntutan publik terhadap transparansi pejabat negara.
Sementara itu, pernyataan Dasco menyoroti ketersediaan data pencalonan anggota DPR di KPU sebagai salah satu sumber informasi yang dapat diakses masyarakat. (*)