PUBLIKKALTIM.COM – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah cepat untuk memadamkan isu liar mengenai rencana revisi UU Pilkada yang meresahkan publik belakangan ini. Melalui pernyataan resmi di Gedung Parlemen, pimpinan legislatif menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi melalui DPRD. Kepastian ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terhadap kemunduran sistem demokrasi di Indonesia menjelang periode legislasi tahun 2026.
Agenda Prolegnas 2026 Tidak Mencantumkan Pembahasan Revisi UU Pilkada
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi secara langsung bahwa isu mengenai revisi UU Pilkada merupakan informasi yang tidak memiliki dasar hukum. Beliau menjelaskan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk periode tahun ini sama sekali tidak memasukkan agenda perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penegasan ini beliau sampaikan guna meluruskan persepsi publik yang terlanjur berkembang akibat narasi yang simpang siur di media sosial.
Dalam pertemuan resmi bersama jajaran pimpinan Komisi II dan Menteri Sekretaris Negara, Dasco memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Beliau menyebutkan bahwa DPR memahami sensitivitas isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang sempat memicu perdebatan hangat. Namun, secara administratif dan politis, lembaga legislatif belum memikirkan apalagi merumuskan draf untuk mengubah aturan main pilkada yang saat ini berlaku.
Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, turut memperkuat pernyataan tersebut dengan data internal komisi. Beliau menegaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi II masih berpegang teguh pada sistem pemilihan langsung. Menurutnya, tenaga dan pikiran para anggota dewan saat ini tercurah sepenuhnya untuk menyelesaikan beban legislasi lain yang jauh lebih mendesak dan memiliki dampak sistemik terhadap tata kelola pemilu nasional.
Pemerintah Mendukung Penuh Langkah Legislatif Menjaga Stabilitas Politik
Sejalan dengan DPR, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan dukungan terhadap langkah klarifikasi ini. Pemerintah memandang bahwa kestabilan politik memerlukan kepastian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kegaduhan di tingkat akar rumput. Meskipun menghargai dinamika pendapat di masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa wacana pemilihan melalui DPRD hanyalah sebuah opini pribadi dari beberapa pihak, bukan kebijakan formal negara.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan mendorong agenda yang bertentangan dengan semangat reformasi tanpa kajian yang mendalam dan komprehensif. Beliau mengingatkan bahwa proses pembentukan undang-undang harus melalui tahapan yang transparan, termasuk penyusunan naskah akademik dan uji publik. Karena revisi UU Pilkada tidak masuk dalam daftar prioritas Prolegnas, maka masyarakat tidak perlu merasa cemas akan adanya perubahan mendadak dalam sistem pemilihan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak suara yang sama dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Dengan menutup pintu bagi wacana pemilihan lewat DPRD, pemerintah dan DPR berharap fokus publik kembali pada pengawasan kinerja pejabat daerah yang sedang menjabat saat ini.
Parlemen Memprioritaskan Penyelarasan Aturan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi
Fokus utama DPR kini beralih sepenuhnya pada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Langkah ini merupakan mandat konstitusi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2025. Putusan tersebut memerintahkan negara untuk menata ulang jadwal dan beban kerja antara pemilu nasional dengan pemilu daerah agar tidak terjadi tumpang tindih yang memberatkan penyelenggara.
Sesuai perintah MK, Indonesia harus memisahkan waktu pelaksanaan pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dengan pemilu daerah (Kepala Daerah dan DPRD). Jarak waktu antara keduanya harus berkisar antara dua tahun hingga maksimal dua tahun enam bulan. Inilah yang menjadi beban kerja utama Komisi II DPR saat ini, yaitu merancang skema rekayasa konstitusi yang mampu mengakomodasi perintah MK tersebut tanpa mencederai hak pilih rakyat.
Penyusunan revisi UU Pemilu ini memakan energi yang besar karena menyangkut sistem kepartaian dan metode konversi suara. Oleh karena itu, memunculkan isu revisi UU Pilkada di tengah padatnya agenda ini hanya akan memecah konsentrasi para pembuat kebijakan. DPR menjamin bahwa proses revisi UU Pemilu akan berjalan secara inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Penegasan Mengenai Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung
Di tengah isu perombakan undang-undang, muncul pula kekhawatiran mengenai kembalinya sistem pemilihan presiden oleh MPR. Menanggapi hal ini, pimpinan DPR memberikan garansi mutlak bahwa pemilihan presiden tetap akan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Mereka menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tidak akan pernah menyentuh mekanisme pemilihan presiden karena hal tersebut sudah menjadi mandat yang sangat kuat dalam struktur tata negara pasca-amendemen konstitusi.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa untuk mengubah sistem pemilihan presiden, negara harus melakukan amendemen UUD 1945, bukan sekadar revisi undang-undang di tingkat DPR. Hingga saat ini, tidak ada satu pun fraksi yang mengusulkan agenda amendemen tersebut. DPR berkomitmen menjaga demokrasi tetap berjalan pada jalurnya, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan pemimpin nasional.
Kejelasan ini diharapkan mampu menghentikan segala bentuk hoaks dan disinformasi yang beredar di masyarakat. DPR dan Pemerintah berdiri pada posisi yang sama untuk menjaga marwah konstitusi dan memastikan setiap tahapan pemilu ke depan berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis. Rakyat Indonesia diminta untuk tetap tenang dan terus mengawal proses legislasi yang sedang berjalan di Senayan.
(Redaksi)
