PUBLIKKALTIM.COM – Di tengah ancaman kekurangan guru, DPRD Samarinda mengingatkan pemerintah kota untuk menyusun perencanaan kebutuhan tenaga pendidik secara cermat dan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan langsung oleh ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah.
Dirinya mengungkapkan persoalan kekurangan guru memang perlu segera diantisipasi.
“Setiap kebijakan penambahan tenaga pendidik harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan yang jelas serta mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” Ungkap Helmi sapaan karibnya. Selasa (9/6/2026).
Lebih lanjut, Helmi menjelaskan saat ini banyak pemerintah daerah di Indonesia tengah menghadapi tantangan fiskal akibat penyesuaian kebijakan anggaran dan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk dalam pengelolaan belanja pegawai.
“Seluruh daerah saat ini harus menyesuaikan berbagai kebutuhan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Karena itu, setiap kebijakan, termasuk penambahan tenaga kerja, harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang,” Jelas Helmi.
Selain itu, Helmi menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memiliki data dan instrumen yang lebih lengkap untuk menghitung kebutuhan riil tenaga guru, termasuk konsekuensi anggaran yang akan timbul dari setiap kebijakan yang diambil.
Karena itu, DPRD menyerahkan aspek teknis perencanaan tersebut kepada pihak eksekutif, sementara legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian masukan.
“Kami meyakini pemerintah lebih memahami kebutuhan riil di lapangan. Yang kami tekankan adalah setiap penambahan tenaga guru harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan beban keuangan daerah di kemudian hari,” Ucap Helmi.
Meski demikian, politisi dari partai Gerindra itu memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kota Samarinda saat ini masih dalam kondisi aman, terutama terkait belanja pegawai.
“Kita harap pemerintah dapat menyiapkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sehingga potensi kekurangan guru di masa mendatang dapat diantisipasi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal daerah,” Tutup Helmi. (ADV)
