PUBLIKKALTIM.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP baru dan KUHAP baru
menjadi momentum besar dalam sejarah hukum nasional. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut membawa semangat reformis yang mengubah cara negara memperlakukan para pencari keadilan. Pernyataan ini muncul setelah publik melihat rangkaian putusan pengadilan yang mulai meninggalkan pendekatan hukuman penjara semata dan beralih pada keadilan yang lebih substantif.
Habiburokhman menilai bahwa KUHP baru dan KUHAP baru memberikan kepastian bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah secara buta. Kehadiran aturan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan latar belakang, dampak sosial, serta niat baik terdakwa dalam proses persidangan. Hal ini menandai berakhirnya era di mana penjara menjadi satu-satunya solusi untuk setiap pelanggaran hukum di tengah masyarakat.
Keadilan Restoratif dalam Vonis Kasus Laras Faizati
Salah satu bukti nyata dari keberhasilan KUHP baru dan KUHAP baru adalah vonis terhadap Laras Faizati dalam kasus penghasutan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis masa percobaan selama enam bulan kepada mantan pegawai AIPA tersebut. Keputusan ini memungkinkan Laras menjalani masa hukuman tanpa harus mendekam di balik jeruji besi, sebuah langkah yang sangat diapresiasi oleh Komisi III DPR RI.
Habiburokhman menjelaskan bahwa hakim kini memiliki instrumen hukum yang lebih kuat melalui KUHP baru dan KUHAP baru untuk memutus perkara dengan hati nurani. Meskipun Laras terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan, hakim melihat adanya ruang untuk perbaikan diri tanpa melalui sanksi fisik penjara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan saat ini adalah untuk membina individu agar kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat.
Mengedepankan Masa Depan Anak Melalui Pemaafan Hakim
Selain perkara Laras, implementasi KUHP baru dan KUHAP baru juga menyentuh ranah peradilan pidana anak yang sangat krusial. Contoh nyata terjadi di Pengadilan Negeri Muara Enim pada awal Januari 2026, di mana hakim menggunakan instrumen pemaafan hakim (judicial pardon). Hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana kurungan kepada seorang anak yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan.
Langkah progresif ini membuktikan bahwa KUHP baru dan KUHAP baru sangat memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak di bawah umur. Dengan menghindari label narapidana pada usia dini, negara memberikan kesempatan kedua bagi anak tersebut untuk memperbaiki masa depannya. Habiburokhman menekankan bahwa paradigma ini menjauhkan anak-anak dari pengaruh buruk lingkungan penjara yang seringkali justru memperparah perilaku kriminal di masa mendatang.
Perlindungan Ekspresi Publik dalam Kasus Panji Pragiwaksono
Pergeseran paradigma hukum melalui KUHP baru dan KUHAP baru juga terlihat dalam penanganan kasus yang melibatkan publik figur seperti Panji Pragiwaksono. Saat menghadapi laporan terkait ujaran kebencian, pihak kepolisian secara terbuka menyatakan akan menggunakan koridor hukum terbaru. Aturan ini memastikan bahwa setiap laporan masyarakat melalui proses penyaringan yang sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kriminalisasi.
Penerapan KUHP baru dan KUHAP baru memberikan batas-batas yang jelas mengenai mana yang merupakan kritik dan mana yang merupakan tindak pidana murni. Hal ini memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik tanpa rasa takut akan tindakan sewenang-wenang. Habiburokhman yakin bahwa transparansi dalam proses hukum ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan pengadilan secara keseluruhan.
Orientasi Pemulihan Korban pada Kasus Dana Syariah Indonesia
Sektor ekonomi juga merasakan dampak positif dari berlakunya KUHP baru dan KUHAP baru, terutama dalam penanganan kasus penipuan investasi. Bareskrim Polri saat ini tengah mengusut dugaan penggelapan dana pada aplikasi Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan pendekatan baru. Penyidik kini lebih fokus pada penyitaan aset yang bertujuan untuk memulihkan kerugian finansial yang diderita oleh ribuan korban.
Dalam aturan KUHP baru dan KUHAP baru, orientasi penyitaan barang bukti mengalami transformasi besar sehingga tidak lagi sekadar untuk kepentingan pembuktian di sidang. Polisi melakukan penelusuran aset secara agresif agar dana masyarakat yang digelapkan dapat kembali kepada pemilik yang sah sesegera mungkin. Model penegakan hukum seperti ini dianggap jauh lebih efektif dan adil karena mampu menyentuh akar permasalahan yang dialami oleh para korban kejahatan ekonomi.
Optimisme Menuju Transformasi Hukum Nasional yang Modern
Keberhasilan berbagai kasus ini membuktikan bahwa KUHP baru dan KUHAP baru bukan sekadar naskah akademik, melainkan alat transformasi sosial. Habiburokhman mengajak seluruh elemen penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, untuk terus mendalami semangat reformasi ini. Ia berharap tidak ada lagi aparat yang masih terjebak dalam pola pikir kolonial yang hanya mengandalkan penghukuman fisik sebagai jalan keluar.
Ketua Komisi III DPR tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya implementasi KUHP baru dan KUHAP baru di seluruh pelosok tanah air. Monitoring secara berkala perlu dilakukan agar setiap putusan pengadilan tetap mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan dukungan penuh dari regulasi yang modern, Indonesia kini berada di jalur yang benar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan beradab.
Secara keseluruhan, vonis masa percobaan Laras Faizati hanyalah satu dari sekian banyak pintu masuk menuju wajah baru hukum Indonesia. Kehadiran KUHP baru dan KUHAP baru menjanjikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Semua pihak kini berharap agar konsistensi dalam penegakan hukum ini terus terjaga demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang benar-benar menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
(Redaksi)
